4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti ketidakkonsistenan negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara di Eropa perihal dorongan untuk pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di Indonesia.
Pemerintah menilai tekanan dunia terhadap transisi energi sering kali tidak sejalan dengan praktik nyata yang dilakukan negara-negara tersebut di dalam negeri mereka sendiri.
Bahlil mengkritik standar ganda yang diterapkan dunia internasional dalam isu dekarbonisasi global. Bahkan, Bahlil menegaskan Indonesia tidak akan terjebak dalam skema transisi energi yang dinilai dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan membebani masyarakat dengan harga listrik yang mahal.
"Saya ubah PLTU-PLTU yang tadinya beberapa negara Amerika, Eropa menyuruh kita pensiun, dia suruh kita pensiun, dia sendiri nggak pensiun-pensiun. Macam mana ini? Net Zero Emission 2050, 2060. Sekarang Amerika buka opsi batu bara. Di Eropa membuka opsi batu bara, ada minta ke kita untuk 20 juta per tahun," jelasnya dalam acara Sinergi Alumni IPB untuk Bangsa, dikutip Senin (4/5/2026).
Pemerintah mencatat adanya kontradiksi di mana negara-negara maju tetap membuka opsi penggunaan batu bara sebagai sumber energi murah di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Bahlil menilai Indonesia harus berani menentukan arah kebijakan energinya sendiri tanpa harus sepenuhnya mengikuti narasi yang didorong oleh pihak luar.
"Jadi ini seperti orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain. Dan kalau seperti ini berarti kan kita menari di gendang mereka. Dia suruh kita memakai energi yang mahal, sementara dia memakai energi yang murah. Saya bilang ini model apa?" imbuhnya.
Pemanfaatan PLTU batu bara dipandang sebagai strategi pertahanan atau survival mode untuk menjaga efisiensi anggaran negara. Indonesia saat ini masih memiliki cadangan batu bara yang sangat melimpah, sehingga pemanfaatannya untuk menjamin stabilitas pasokan listrik domestik.
"Saya putuskan saya bilang batu bara jalan aja dulu. Ini bicara tentang survival mode. Kita bicara tentang efisiensi. Jangan kita korbankan rakyat kita dengan harga listrik yang besar," tegasnya.
Kendati begitu, pemerintah menyebutkan tetap berkomitmen pada target Net Zero Emission pada 2060 melalui pengembangan energi baru terbarukan secara bertahap.
Namun, kedaulatan energi tetap menjadi prioritas utama agar Indonesia memiliki kendali penuh atas sumber daya alamnya sendiri demi kemakmuran rakyat banyak.
"Bumi, air, dan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita tidak bisa menggantungkan nasib kita kepada negara lain," tandasnya.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
