2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) dan China selama ini dikenal sebagai 'musuh bebuyutan' yang terlibat perang dagang dan berlomba-lomba mendominasi pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Namun, dua negara ekonomi terbesar di dunia tersebut ternyata 'bersatu' dalam satu hal.
AS dan China sama-sama memilih keluar dari deklarasi untuk mengatur implementasi teknologi di medan perang. Secara kontras, sepertiga negara-negara di dunia yang hadir dalam KTT AI militer pada pekan ini, sepakat bahwa penerapan AI dalam medan perang harus diatur secara signifikan.
Ironisnya, justru AS dan China selama ini merupakan negara paling dominan dalam mengimplementasikan AI untuk memperkuat militer masing-masing, melalui pengembangan senjata dan peralatan canggih.
Menurut beberapa delegasi yang hadir, ketegangan antara Eropa dan AS belakangan ini, ditambah ketidakpastian mengenai hubungan transatlantik, akan terlihat dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Ketidakpastian ini digadang-gadang membuat beberapa negara ragu untuk menandatangani perjanjian bersama.
Kesepakatan ini menggarisbawahi kekhawatiran yang berkembang di beberapa negara terkait perkembangan pesat teknologi AI. Ditakutkan, perkembangan AI dapat melampaui aturan seputar penggunaan militernya, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan, kesalahan perhitungan, atau eskalasi yang tidak disengaja.
Negara-negara dunia menghadapi dilema 'maju kena, mundur kena'. Mereka terjebak di antara menerapkan pembatasan yang bertanggung jawab dan tidak ingin membatasi diri dibandingkan dengan musuh, kata Menteri Pertahanan Belanda Ruben Brekelmans.
"Rusia dan China bergerak sangat cepat. Hal ini menciptakan urgensi untuk membuat kemajuan dalam pengembangan AI. Tetapi melihatnya bergerak cepat juga meningkatkan urgensi untuk terus berupaya pada penggunaannya yang bertanggung jawab. Keduanya berjalan beriringan," katanya dalam komentarnya kepada Reuters, dikutip Jumat (6/2/2026).
Hanya 35 negara dari 85 negara yang menghadiri KTT Responsible AI in the Military Domain (REAIM) di A Coruua, Spanyol, yang menandatangani komitmen terhadap 20 prinsip tentang AI pada Kamis (5/2) waktu setempat.
Prinsip-prinsip tersebut termasuk menegaskan tanggung jawab manusia atas senjata bertenaga AI, mendorong rantai komando dan kendali yang jelas, dan berbagi informasi tentang pengaturan pengawasan nasional jika sesuai dengan keamanan nasional.
Dokumen tersebut juga menguraikan pentingnya penilaian risiko, pengujian yang kuat, serta pelatihan dan pendidikan bagi personel yang mengoperasikan kemampuan AI militer.
Pada dua KTT AI militer sebelumnya di Den Haag dan Seoul, yakni pada tahun 2023 dan 2024, sekitar 60 negara mendukung blue print untuk aksi yang sederhana tanpa komitmen hukum. Dalam dua KTT tersebut, China tidak termasuk, tetapi AS termasuk.
Meskipun dokumen tahun ini juga tidak mengikat, beberapa pihak masih merasa tidak nyaman dengan gagasan untuk mendukung kebijakan yang lebih konkrit, kata Yasmin Afina, seorang peneliti di Institut Penelitian Perlucutan Senjata PBB, penasihat dalam proses tersebut.
Negara-negara penandatangan utama pada Kamis (5/2) kemarin termasuk Kanada, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Korea Selatan, dan Ukraina.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
