2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan tanggapan terkait isu pencabutan izin tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources di Tapanuli Utara, Sumatra Utara.
Dalam beberapa hari belakangan, pemerintah bahkan menyiapkan peralihan tambang tersebut ke perusahaan BUMN. Atas hal ini, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan P Roeslani buka suara.
Ia bilang, pihaknya sudah menerapkan langkah-langkah seperti, namun tidak terbatas pada; pengkajian terhadap aspek hukum, teknis produksi, aspek bisnis yang sedang berjalan, maupun strategi ke depan atas PT Agincourt Resources.
"Dalam rangka memperoleh pemahaman yang utuh dan berimbang, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah melakukan pertemuan dan komunikasi dengan Manajemen PT Agincourt Resources sebagai bagian dari proses klarifikasi dan dialog konstruktif," terang Rosan dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia, Senin (9/2/2026).
Selain itu, kata Rosan, perkembangan hasil kajian dan koordinasi lintas instansi tersebut telah dilaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian informasi dalam kerangka pengambilan kebijakan Pemerintah secara menyeluruh.
Dalam pernyataannya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM juga telah menerima dan menelaah Surat Klarifikasi PT Agincourt Resources yang memuat penjelasan mengenai Aspek Hidrologi dan Lingkungan Operasional serta Kepatuhan terhadap Peruntukan Kawasan.
"Seiring dengan itu, Kementerian terus melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan serta K/L terkait dalam rangka pembahasan lebih lanjut, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi," tegas Rosan.
Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun keputusan akan ditempuh secara hati-hati, transparan, dan berlandaskan hukum, dengan tetap menjaga kepastian serta kepercayaan iklim investasi nasional.
"Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM meyakini bahwa kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan dan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan antara pemerintah dan investor, baik dari dalam maupun luar negeri," tandas Rosan.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
