7 hours ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia diperkirakan akan mengalami inflasi yang cukup tinggi pada Maret 2025 yang dipicu akibat telah berakhirnya diskon tarif listrik 50% dan momen bulan Ramadan.
Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data inflasi Maret 2025 pada Selasa (8/4/2025).
Konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia dari 11 institusi memperkirakan IHK diproyeksi akan naik atau mengalami inflasi secara bulanan (month to month/mtm) sebesar 1,7% pada Maret 2025. Sementara secara tahunan (year on year/yoy), inflasi diproyeksi akan berada pada angka 1,09%.
Sebagai catatan, IHK Februari 2025 tercatat deflasi 0,48% (% mtm) dan secara tahunan tercatat deflasi 0,09%.
Ekonom Bank Danamon, Hosianna Situmorang mengungkapkan angka IHK Indonesia meningkat yang dipicu oleh kenaikan permintaan selama Ramadan dan seiring pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), serta ketiadaan diskon tarif listrik 50% dari pemerintah yang telah usai di Februari 2025 lalu, meskipun ada diskon tarif tol dan tiket pesawat. Faktor-faktor ini menyebabkan kenaikan inflasi yang cenderung mencerminkan peningkatan permintaan selama Ramadan.
Untuk diketahui, diskon tarif listrik 50% telah berlaku pada Januari 2025 hingga 28 Februari 2025, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak akan melanjutkan program diskon tarif listrik 50% bagi pelanggan listrik PT PLN (Persero).
Sebagaimana diketahui, diskon tarif listrik 50% yang sempat diberlakukan merupakan paket stimulus ekonomi dari pemerintah untuk pelanggan PLN berdaya listrik 2.200 VA ke bawah.
Penerima diskon tarif listrik ini diperkirakan mencapai 81,4 juta pelanggan Rumah Tangga (RT) dari total 84 juta total pelanggan PLN.
Jumlah tersebut termasuk 24,6 juta pelanggan dengan daya listrik 450 VA, 38 juta pelanggan 900 VA, 14,1 juta pelanggan 1.300 VA, dan 4,6 juta pelanggan 2.200 VA.
"Ini menyasar 97% pelanggan, diskon 50% pada bulan Januari-Februari 2025. Ini berkah untuk daya beli masyarakat, kami siap menjalankan berkah ini tentunya untuk pelanggan pra bayar kami, misalnya beli Rp 100 ribu bisa jadi separuhnya," ungkap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Senin (16/12/2024).
BPS mengklaim bahwa terjadinya deflasi pada Februari lalu diakibatkan karena diskon tarif listrik, daging ayam ras, cabai merah, tomat dan telur ayam ras.
Sementara Kepala Ekonom Maybank, Juniman mengatakan inflasi pada Maret dipicu oleh kenaikan harga rokok, rokok filter, BBM non-subsidi, perhiasan emas, serta tarif listrik yang kembali normal. Selain itu, harga pangan juga cenderung meningkat, terutama untuk komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, daging sapi, kedelai, cabai, cabai merah, bawang putih, dan bawang merah.
Inflasi Bulanan Tertinggi Sejak Desember 2014
Apabila inflasi bulanan pada Maret 2025 ini menyentuh level 1,7% (sesuai proyeksi), maka hal ini akan menjadi yang tertinggi sejak Desember 2014 atau sekitar 10 tahun terakhir. Sebagai catatan, pada saat itu, inflasi secara bulanan terpantau sebesar 2,46%.
Lonjakan inflasi bulanan di Desember 2014 terjadi usai kebijakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan hingga mengubah skema subsidi BBM.
Pada saat itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah mengklasifikasikan BBM menjadi tiga kategori dengan variasi harga di dalamnya, tiga kategori tersebut yaitu, Jenis BBM Tertentu yaitu adalah BBM yang diberikan subsidi, Jenis BBM Khusus Penugasan (Pertalite), dan BBM Umum atau non subsidi. Dengan formula harga yang baru tersebut maka terhitung mulai 1 Januari 2015 maka harga minyak tanah di Rp 2.500 per liter, minyak solar Rp 7.250, Premium RON 88 menjadi Rp 7.600.
Yang dimaksud BBM Penugasan adalah BBM bukan bersubsidi yang harus didistribusikan ke wilayah-wilayah sudah ditentukan yang terkadang jauh/sulit sehingga memerlukan effort dari pemerintah, maka disebutnya sebagai BBM khusus penugasan.
Pada akhir 2014, kenaikan harga BBM menyebabkan lonjakan inflasi yang signifikan. Namun, pada 2015, inflasi kembali mereda seiring penurunan harga minyak dunia dan upaya stabilisasi harga pangan domestik. Pengurangan subsidi BBM menghasilkan penghematan anggaran yang kemudian dialokasikan untuk meningkatkan belanja infrastruktur secara signifikan pada 2015.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(rev)
