1 month ago
17
Jakarta, CNBC Indonesia - Anggota DPR RI non-aktif Surya Utama alias Uya Kuya menunjukkan kondisi rumahnya, lewat video yang diunggah di Instagram, usai dijarah massa beberapa waktu lalu. Ditemani istrinya, Astrid Kuya, dia tampak emosional menunjukkan bagaimana rumahnya porak poranda dan dipenuhi coretan bernada ejekan.
"Silakan maki-maki saya, kalian mau fitnah apa pun, mau marah, tapi jangan hina keluarga saya, jangan hina anak-anak saya," ucap Uya dengan suara bergetar.
"Saya saja (jadi) sasaran kalian. Apa salah anak-anak saya? Apa salah istri saya?"
Foto: Uya Kuya dan Astrid baru pertama kali melihat rumah mereka di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang dijarah massa pada 30 Agustus 2025. (Tangkapan Layar Youtube/Uya Kuya TV )
Rumah Uya menjadi sasaran kemarahan massa saat demo besar yang mengkritik besarnya tunjangan para anggota dewan pada Agustus lalu. Buntut dari demo besar tersebut, Uya dinonaktifkan dari jabatannya sebagai anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Dalam video yang dia unggah juga ke akun YouTube pribadinya, Uya mengenang bagaimana rumah bergaya klasik tersebut dia bangun bersama-sama dengan putri kesayangannya, Cinta Kuya.
Foto: Uya Kuya dan Astrid baru pertama kali melihat rumah mereka di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang dijarah massa pada 30 Agustus 2025. (Tangkapan Layar Youtube/Uya Kuya TV )
"Rumah ini sebagian dibangun (pakai) uang Cinta. Kalau saya dan Astrid barang-barang saya sudahlah, saya pikirkan barang-barang mertua saya, karyawan saya, keponakan-keponakan saya," sambungnya.
Status Uya Kuya saat ini
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan untuk menon-aktifkan Uya Kuya dari jabatan anggota DPR RI buntut demo besar serta penjarahan pada Agustus lalu.
Meski begitu, mengacu pada UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) sebenarnya tidak ada diksi "penonaktifan" anggota dewan. Namun, ada istilah "pemberhentian". mulai dari pemberhentian antarwaktu, penggantian antarwaktu, pemberhentian sementara.
Pemberhentian antarwaktu biasanya terjadi jika anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Penggantian antarwaktu bisa dilakukan sesuai dengan keputusan partai masing-masing.
Adapun pemberhentian sementara bisa dilakukan karena beberapa hal. Seperti menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan anggota dewan yang telah ditetapkan nonaktif tidak akan menerima gaji dan fasilitas apapun.
(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]
