Trump Buat Negara Jatuh Krisis, APBN Defisit-14 Juta Warga Miskin

Jakarta, CNBC Indonesia - Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mencabut bagian besar bantuan pendanaan via USAID telah membuat sejumlah negara kelabakan. Salah satunya adalah Malawi.

Malawi mengalami krisis ekonomi yang parah dalam beberapa tahun terakhir. Negara berpenduduk 21 juta itu mengalami pembengkakan utang nasional serta meningkatnya angka kemiskinan, dengan saat ini warga yang tinggal di bawah garis kemiskinan sebesar 14 juta.

Menurut Bank Dunia, saat ini Malawi telah bergantung pada bantuan asing selama beberapa dekade. Maka itu, pengurangan dana dari badan USAID telah memicu badai krisis yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang memburuk menjelang pemilihan umum pada bulan September.

"Sejak 2013, negara itu telah kehilangan sekitar lima persen dari PDB-nya, atau sekitar US$ 545 juta (Rp 9,1 triliun) per tahun, karena berkurangnya bantuan donor," kata Agness Nyirongo, pejabat tata kelola ekonomi untuk Centre for Social Concern, sebuah organisasi nonpemerintah, kepada AFP.

"Penarikan bantuan berarti negara harus memprioritaskan pendapatan kecil yang dihasilkan secara lokal untuk membayar kembali pinjaman dengan mengorbankan pemberian layanan," timpal Willy Kambwandira dari Centre for Social Accountability and Transparency.

Malawi adalah satu dari enam negara dengan tingkat utang yang tidak berkelanjutan menurut daftar Dana Moneter Internasional (IMF) Februari 2025. Utang sektor publik meningkat dari 48% menjadi 93% dari PDB antara Maret 2020 dan Maret 2024.

"Tekanan fiskal yang berkontribusi terhadap peningkatan ini termasuk pengeluaran untuk memerangi pandemi Covid-19 dan dampak lanjutan dari tiga siklon, inflasi tinggi, dan kenaikan nilai tukar mata uang asing," katanya.

Defisit Tanpa Ujung

Presiden Asosiasi Ekonomi Malawi, Bertha Chikadza, mengatakan pelemahan struktural dan salah urus fiskal telah berkontribusi terhadap kesengsaraan ekonomi Malawi.  Misalnya, tembakau mendominasi ekspor, mencapai 60%, dan kemerosotan harga tanaman tersebut telah memangkas pendapatan devisa.

"Dengan sedikit atau tidak ada diversifikasi dalam pendapatan ekspor, negara tersebut mengalami defisit perdagangan yang terus-menerus," katanya.

"Pembayaran utang menghabiskan sekitar setengah dari pendapatan domestik, sehingga hanya menyisakan sedikit untuk kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor penting lainnya."

Dengan inflasi sebesar 28,5% tahun ini yang mendorong kenaikan harga, warga Malawi turun ke jalan untuk berunjuk rasa di beberapa kota. Hal ini diperparah oleh kurang populernya l-langkah penanggulangan pemerintah, termasuk pemotongan belanja publik dan kenaikan pajak.

Presiden Lazarus Chakwera, yang mencalonkan diri untuk pemilihan ulang pada bulan September, mengulangi permohonan keringanan utang di Majelis Umum PBB tahun lalu untuk memberi negaranya,  dan negara-negara Afrika yang mengalami kesulitan serupa, sedikit 'ruang bernapas'. Topik tersebut menjadi prioritas tahun ini bagi kelompok ekonomi terkemuka G20 di bawah kepemimpinan Afrika Selatan, negara Afrika pertama yang memegang peran tersebut.

"Solusinya bukanlah menghapus utang. Negara-negara berkembang seperti Malawi membutuhkan lebih banyak pinjaman untuk memungkinkan mereka berinvestasi, terutama karena tren demografi," kata direktur eksekutif kebijakan global di kelompok nirlaba One Campaign, David McNair.

"Namun, utang mereka terlalu mahal. Saya menyerukan G20 untuk melakukan peninjauan ulang atas penilaian lembaga pemeringkat terhadap risiko utang dan menemukan cara untuk membuka modal swasta berbiaya rendah."

(tps/tps)

Next Article Trump Terpilih Jadi Presiden AS, Nasib Asean Bakal Bersinar