Suku Bunga Sudah Turun, Kredit Tak Kunjung Ngebut: Apa yang Salah?

Jakarta, CNBC Indonesia - Persoalan mengenai lesunya pertumbuhan kredit perbankan masih menjadi perhatian banyak kalangan. Persoalan kredit ini menjadi topik yang dibahas dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 yang di selenggarakan di Hotel Kempinski, Jakarta pada Selasa (10/2/2026).

Kredit perbankan memang kerap masih menjadi perbincangan karena melihat kondisi yang terjadi pada laju pertumbuhannya di periode 2025 yang tidak sesuai seperti yang diharapkan yakni untuk bisa tumbuh dua digit.

Menurut data Bank Indonesia (BI), di sepanjang 2025 lalu kredit perbankan hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 9,69% secara tahunan (yoy).

Meskipun nilai tersebut masih masuk di dalam target BI yang menargetkan pertumbuhan kredit perbankan di range 8% - 11%, namun ekspektasi akan pertumbuhan dua digit atau diatas 10% belum dapat terpenuhi di 2025.

Tantangan Pertumbuhan Kredit Perbankan

Lesunya pertumbuhan kredit perbankan sepanjang 2025 tidak lepas dari persoalan transmisi suku bunga yang belum mulus hingga level perbankan, meski pelonggaran kebijakan moneter sudah berlangsung.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan, penurunan suku bunga acuan belum otomatis langsung menurunkan bunga kredit karena hambatan terjadi di level bank.

"BI sepanjang 2025 turunkan 125 bps BI rate, tapi transmisi di pasar uang dan obligasi jalan. Tapi memang transmisi di perbankan lambat. Lending rate kok belum turun, bank ada mampet," kata Destry dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Sebagai informasi, sepanjang 2025 BI telah memangkas 5 kali suku bunga acuannya dengan masing-masing 25 bps pada Januari, Mei, dan Juli, Agustus, dan Septemnber.

Menurut Destry, dari sisi ketersediaan dana sebenarnya ruang likuiditas sudah terbuka. BI tidak hanya mengandalkan suku bunga, tetapi juga menambah likuiditas lewat kebijakan makroprudensial.

"Kami moneter concern suku bunga dan likuiditas. Likuiditas bertambah agar ekonomi bergerak. Bank juga punya likuiditas banyak," ujarnya.

Ia bahkan menyoroti kondisi giro wajib minimum yang secara efektif lebih rendah dan memberi tambahan ruang dana ke perbankan.

"GWM bank 9%, tapi kenyataannya efektif 3,5% karena 5,5% dana di BI kita kembalikan ke perbankan, bank ada tambahan dana 338 T," ujar Destry.

Sebagai catatan, GWM atau singkatan dari Giro Wajib Minimum adalah dana simpanan minimum yang harus dimiliki oleh perbankan dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besarannya pun ditetapkan langsung oleh BI berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan.

Dari perspektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tantangan kredit juga berkaitan dengan dinamika di level bank dan situasi perekonomian yang menuntut pendekatan lebih realistis. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan target pertumbuhan kredit memang dibuat dalam rentang karena perlu membaca kondisi tiap bank secara detail.

"Target OJK range sampai 11 itu kita masih tergantung, karena tugas kita mengamati individual bank, harus based on reality," kata Dian.

Sementara itu, menurut Anggito Abimanyu Ketua Dewan Komisioner LPS, menilai perlambatan kredit tidak bisa dilepaskan dari lemahnya permintaan dan perilaku perbankan yang masih selektif menyalurkan pembiayaan berisiko.

"Harusnya suku bunga turun, tapi tidak terjadi juga karena demand-nya rendah," kata Anggito. Ia menambahkan, dorongan likuiditas saja belum cukup bila bank masih enggan memperbesar eksposur kredit.

"Ini kemarin tidak berdampak signifikan dari pertumbuhan kredit karena perbankan masih reluctant kasih pinjaman berisiko," ujarnya.

Selain itu, Anggito menyoroti faktor struktur pendanaan yakni adanya pemberian bunga khusus oleh perbankan kepada nasabah nya yang membuat bunga simpanan sulit turun, sehingga menahan penurunan bunga kredit.

"Saat ini ada sekitar 30% simpanan yang di antaranya special rate, itu salah satu yang membuat suku bunga pinjaman itu tidak bisa turun sesuai yang diharapkan," kata Anggito.

Ia menegaskan transmisi penurunan suku bunga masih lambat. "BI rate sudah turun 125 bps, LPS sudah turun 75 bps, tapi suku bunga perbankan baru turun 0,5. Jadi transmisinya lambat," ujar Anggito.

Dia menambahkan dari sisi supply,cost of fund masih tinggi dengan respons lambat dari suku bunga kredit konsumsi dan deposito.

Anggito menambahkan masih tingginya eksporur impnn dengan suku bunga di atas tingkat bunga pinjaman (TBP). Tingginya bunga ini perlu dikendalikan utamana dari segmen korporasi dan pemerintah.

Langkah Yang dilakukan Untuk Terus Mendorong Pertumbuhan Kredit Perbankan

Para pemangku kebijakan menilai, mendorong kredit tidak cukup hanya mengandalkan penurunan suku bunga acuan, melainkan perlu kombinasi kebijakan likuiditas, penguatan ekosistem sektor riil, hingga penataan struktur biaya dana. Destry menegaskan BI masih melihat adanya ruang kebijakan, namun tidak akan bertumpu pada satu instrumen saja.

"Kalau memang kondisi memungkinkan, inflasi rendah, stabilitas domestik khususnya rupiah manageable, kenapa tidak. Kami lihat room itu masih ada," kata Destry.

Namun ia menekankan BI akan memaksimalkan bauran kebijakan lain. "Kami akan maksimalkan kebijakan lainnya, makroprudensial, sistem keuangan, dan sistem pembayaran," ujarnya.

BI juga mendorong koordinasi yang lebih kuat lintas otoritas karena sektor keuangan tidak bisa dipisahkan dari sektor riil.

Adapun, OJK mengarahkan pada strategi penciptaan permintaan kredit yang lebih berkelanjutan, termasuk lewat penguatan ekosistem UMKM dan pendekatan yang lebih terkoordinasi lintas pihak.

Mesti ada suasana baru dalam mendorong pertumbuhan kredit, termasuk setelah adanya kewenangan baru terkait UMKM.

"UMKM ini kita baru saja memiliki kewenangan baru dari P2SK, kita keluarkan POJK sendiri, kemudahan akses UMKM. Intinya ada suasana baru kita approach growth kredit," kata Dian.

Selain itu, tantangan besar saat ini adalah menciptakan permintaan kredit yang kuat dan terarah, sehingga likuiditas yang tersedia benar-benar mengalir ke sektor produktif. OJK pun mendorong konsolidasi arah kebijakan ekonomi agar dunia usaha punya kepastian dan permintaan pembiayaan tumbuh lebih solid.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(evw/evw)