2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah mendorong pemanfaatan hunian yang sudah ada agar bisa dimaksimalkan demi menjawab kebutuhan rumah di Jakarta. Langkah ini dinilai penting di tengah keterbatasan lahan dan tingginya harga properti di Ibu Kota.
Artinya, pengembang bukan hanya didorong membangun proyek baru, tetapi juga mencari cara agar existing housing stock atau stok hunian yang sudah terbangun bisa terserap masyarakat. Salah satu kuncinya adalah memperluas pilihan pembiayaan agar harga dan kemampuan beli masyarakat dapat dipertemukan.
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kreshnariza Harahap mengatakan, hunian vertikal menjadi pilihan yang sulit dihindari bagi Jakarta karena ketersediaan lahannya semakin terbatas.
Namun, persoalan perumahan tidak berhenti pada pembangunan unit baru. Menurutnya, rumah yang sudah tersedia juga harus dioptimalkan agar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
"Existing housing stock perlu kita lihat sebagai bagian dari aset perumahan yang dapat segera dioptimalkan. Ketika produk hunian, pembiayaan dan kebutuhan masyarakat dapat dipertemukan, maka stok hunian yang ada dapat menjadi bagian dari solusi pemenuhan kebutuhan rumah." ujar Kreshnariza dalam keterangannya, dikutip Jumat (29/8/26).
Pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperbesar akses masyarakat terhadap rumah susun. Salah satunya melalui Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 tentang Kriteria Satuan Rumah Susun Umum Dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat yang ditetapkan pada 6 Agustus 2026.
Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memberikan sejumlah relaksasi pembiayaan. Di antaranya tenor maksimal hingga 40 tahun dengan bunga 6% per tahun atau bunga berjenjang, dukungan IJP yang dapat ditanggung pemerintah, serta perubahan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) menjadi subsidi biaya proses FLPP untuk Rusun Umum.
Untuk kawasan Jabodetabek, harga jual rusun umum ditetapkan sekitar Rp13 juta-Rp14,5 juta per meter persegi. Luas unit yang ditawarkan berada di rentang 21-45 meter persegi. Pemerintah juga mendorong skema KPR Susun Inden dan KPR Danantara. Pada KPR Danantara, bunga efektif dibuat berjenjang, mulai dari 2,75% pada tahun pertama hingga ketiga dan maksimal 12,5% pada tahun ke-21 hingga ke-30. Tenor kredit dapat mencapai 30 tahun.
Kemudahan pembiayaan harus dibarengi dengan kemampuan pengembang menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga ketika membeli hunian. Faktor seperti luas unit, desain, fleksibilitas pembayaran, kualitas bangunan hingga lokasi turut menentukan keputusan pembelian.
"Pengembangan hunian tidak cukup hanya memperhatikan harga. Luasan unit, desain, fleksibilitas pembayaran, kualitas bangunan dan lokasi juga menjadi faktor penting agar produk benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," jelas Kreshnariza.
Sebagai informasi, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta Arvin F. Iskandar mengacu data riset Colliers Indonesia, ada sekitar 29.000 unit apartemen di Jakarta yang belum terserap pasar.
"Sebagian solusi sudah ada di depan mata. Sekarang bagaimana kita membuatnya bisa diakses oleh masyarakat yang membutuhkan," kata Arvin dalam rapat kerja daerah (Rakerda) REI DKI Jakarta, dikutip Jumat (28/8/26).
Keberadaan unit yang telah tersedia seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah di Jakarta. Namun, persoalannya adalah harga hunian dan kemampuan masyarakat belum selalu berada pada titik yang sama. Karena itu, dibutuhkan kebijakan, insentif, dan instrumen pembiayaan yang mampu mempersempit kesenjangan tersebut.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
