Sisi Lain Efisiensi Anggaran

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Batin. Tidak terasa cuti bersama dan libur Hari Raya Idulfitri/Lebaran 2025 telah berlalu.

Sungguh tahun ini adalah libur paling panjang dan lama yang pernah kita alami semua dalam rangka Lebaran yang bertepatan juga dengan libur dalam rangka Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1947. Libur 11 hari masih tetap dimanfaatkan dan menjadi berkah masyarakat Indonesia untuk berkumpul dan bertemu dengan keluarga dan handai taulan tercinta di momentum suci dua hari raya.

Tahun anggaran 2025 telah memasuki kuartal kedua dengan dinamika ekonomi nasional yang sedikit banyak terkontraksi dengan adanya tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal, yaitu adanya kebijakan efisiensi pemerintah yang telah dicanangkan sejak kuartal empat tahun lalu yang dilanjutkan di tahun 2025 ini.

Kebijakan efisiensi dengan jumlah total Rp306,69 triliun ini terdiri dari pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga Rp256,1 triliun serta pemangkasan transfer anggaran ke daerah senilai Rp50,59 Triliun. Hal tersebut sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, menindaklanjuti Inpres No 1 Tahun 2025.

Pemangkasan anggaran tersebut dilakukan terhadap 16 pos belanja, seperti pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa kendaraan, hingga kegiatan seremonial. Dengan adanya kebijakan efisiensi, maka disinyalir banyak pihak ketiga dan pelaku usaha kecil (UMKM) akan terdampak.

Tantangan internal lainnya adalah banyaknya kasus PHK yang melanda banyak perusahaan/pabrik yang marak terjadi, yang membuat angka pengangguran semakin naik dan daya beli masyarakat menurun. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 18.610 orang yang terkena PHK dari Januari hingga Februari 2025.

Jumlah tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Bahkan, jika mengacu data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sudah ada 60.000 buruh di-PHK dari 50 perusahaan. Kasus PHK PT. Sritex, PT. Yihong, PT Sanken, Yamaha Musik dan lainnya menjadi perhatian publik karena melibatkan banyak buruh yang di-PHK. Belum lagi beberapa perusahaan besar lainnya yang bergerak di jasa retail juga banyak yang tutup.

Selain tantangan dari dalam, yang tak kalah pelik adalah tantangan dari luar negeri. Situasi geopolitik di sejumlah kawasan yang tak berkesudahan dan kebijakan tarif perdagangan yang tinggi yang diluncurkan Amerika Serikat di awal kuartal kedua ini, membuat ekonomi nasional akan menjadi lebih terkontraksi negatif.

Dengan tarif tinggi impor barang Indonesia yang masuk ke AS, maka sudah tentu hal ini akan memacu turunnya permintaan dari AS yang pada akhirnya barang-barang industri lokal kita sulit bersaing untuk masuk ke AS. Dan data terakhir, tarif resiprokal AS ini ditunda selama tiga bulan ke depan.

Penulis tidak akan jauh mengupas hal tersebut secara dalam, tetapi akan mencoba kondisi riil keuangan negara di wilayah Madura di awal 2025 ini. Secara mikro, penulis kali ini akan menjelaskan serapan uang APBN sampai dengan akhir kuartal pertama 2025 untuk wilayah Madura, berdasarkan single database OM SPAN, sekaligus dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Pagu APBN 2025 untuk wilayah Madura saat ini sebesar Rp9,247 triliun. Hal ini lebih kecil jika dibanding pagu APBN 2024 sebesar Rp9,544 triliun. Ini berarti terjadi penurunan sebesar Rp297 miliar, yang diprediksi adalah efisiensi yang memang telah direncanakan oleh pemerintah pusat.

Dengan nilai penurunan yang tidak terlalu besar ini, menunjukkan bahwa APBN di wilayah Madura tidak terlalu terpengaruh signifikan, jika dibandingkan daerah lain yang mempunyai cakupan wilayah dan satuan kerja yang lebih luas dan banyak.

BELANJA PEGAWAI
Pagu belanja pegawai 2025 sebesar Rp919,26 M, yang jika dibandingkan dengan pagu 2024 sebesar Rp955,65 M, terjadi penurunan sebesar 3,8%. Sedangkan untuk realisasi belanja pegawai s/d akhir kuartal pertama adalah sebesar Rp249,73 M atau 27,17%.

Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, maka terjadi kenaikan sebesar 4%. Data yang masuk realisasi ini sudah termasuk pencairan gaji dan tunjangan pegawai lainnya sampai dengan Bulan Maret 2025, termasuk pencairan THR 2025 untuk para PNS/ASN Pusat di Madura di Bulan Maret 2025 lalu. Kenaikan sebesar 4% diprediksi dikarenakan tiap tahunnya ada penambahan pegawai, ada kenaikan gaji dikarenakan kenaikan berkala dan naik pangkat para PNS tersebut.

BELANJA BARANG
Pagu belanja barang 2025 sebesar Rp551,88 M, yang jika dibandingkan dengan pagu 2025 sebesar Rp1,02 T, terjadi penurunan sebesar 46,2%. Hal ini memang selaras dengan kebijakan efisiensi yang memang berada di pos belanja barang.

Sampai dengan akhir kuartal pertama tahun ini, realisasi belanja barang baru sebesar Rp79,27 M atau 14,36%. Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, memang terjadi penurunan sebesar 15,7%. Hal ini wajar dikarenakan memang pada pos belanja barang inilah 16 item belanja dipangkas dan dihemat.

Memang semakin cepat dan besarnya penyerapan yang dilakukan satuan kerja dan pemerintah daerah, maka dana APBN akan dapat segera dirasakan oleh masyarakat sehingga akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Madura.

Kebijakan efisiensi yang dicanangkan pemerintah memang dirasakan dampaknya oleh instansi pemerintah pusat. Mereka tidak seperti dulu lagi yang dalam pengeluarannya masih belum mempertimbangkan kebutuhan, hanya sekedar belanja untuk memenuhi stock di gudang. Tapi saat ini dengan dipangkasnya anggaran, maka belanja dilakukan jika memang stok gudang sudah kosong, itupun masih perlu dilakukan penghematan di sana-sini.

KPPN Pamekasan sebagai kantor penyalur dana APBN dan sebagai perpanjangan Kementerian Keuangan di daerah, akan terus memberikan layanan dan sumbangsih terbaik untuk membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi di Madura dengan jalan asistensi, pembinaan, monitoring dan evaluasi pencairan dana APBN yang dilakukan oleh para satker.

Akselerasi dan kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilakukan dengan cermat, tepat dan akurat oleh KPPN Pamekasan dengan perannya sebagai Treasury and Financial Advisory dengan langkah-langkah yang strategis dan masif berkolaborasi dengan 95 satuan kerja dan empat pemerintah daerah se-Madura.

Kebijakan efisiensi bukan untuk diratapi tetapi dihadapi dan dijalankan dengan efisiensi dan efektivitas serta strategi pengelolaan APBN yang sebaik-baiknya.

(miq/miq)