6 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Eksekusi kawasan Hotel Sultan oleh pemerintah memunculkan pertanyaan baru mengenai siapa pihak yang paling tepat untuk mengelola dan mengembangkan lahan strategis di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu ke depan.
Kalangan konsultan properti menilai pengganti pengelola tidak bisa dipilih secara sembarangan mengingat nilai dan potensi kawasan tersebut sangat besar.
"Yang punya pengalaman mengerjakan yang namanya pasti orang properti. Jadi enggak mungkin yang tiba-tiba dari pengusaha apa gitu. Kalau pun sembilan naga, harusnya yang background-nya pasti properti juga, yang punya keahlian di properti dan punya kemampuan finansial," kata Chief Executive Officer (CEO) Leads Property Hendra Hartono Kamis (18/6/2026).
Ia menilai kapasitas pendanaan juga menjadi pertimbangan utama. Pengembang yang ditunjuk nantinya harus mampu bergerak cepat tanpa terlalu bergantung pada pencarian investor baru yang berpotensi memperlambat realisasi proyek.
"Jadi bukan hanya dia terus diambil orang properti, tapi yang mungkin finansialnya juga masih dipertanyakan. Harusnya yang pasti satu, pengusaha developer properti, properti player gitu," ujarnya.
Selain pengalaman dan kekuatan modal, Hendra melihat kemampuan mengembangkan kawasan terpadu menjadi syarat yang tidak kalah penting. Lokasi eks Hotel Sultan dinilai memiliki karakteristik yang cocok untuk dikembangkan menjadi kawasan modern dengan beragam fungsi dalam satu area.
"Kedua yang punya kemampuan membangun kawasan TOD kalau bisa, ataupun mixed-use ataupun segala macam sektor. Jadi bukan hanya kekuatannya dibangun perumahan saja enggak mungkin, atau kekuatan cuma bangun hotel enggak mungkin, atau kekuatannya bangun perkantoran atau mal enggak mungkin. Harusnya yang berbagai macam sektor yang mereka memang punya kemampuan" katanya.
Di sisi lain, faktor kecepatan pembangunan juga menjadi perhatian. Hendra menilai proyek akan sulit berjalan sesuai target apabila pengembang masih harus mencari pendanaan tambahan dari berbagai pihak setelah penunjukan dilakukan.
"Lalu punya kemampuan dalam finansial untuk membantu mempercepat karena kalau dia bilang dia harus butuh uang bank lagi, perlu investor masuk lagi, investor asing bergandeng sini bergandeng sana, enggak keburu. Jadi itu nanti proyeknya akan jadi tambah lama," katanya.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kombinasi antara pengalaman, kemampuan teknis, dan kekuatan pendanaan dalam menentukan pengelola baru kawasan tersebut.
"Jadi menurut saya itu kriteria yang pas kalau pemerintah memang mau ambil alih dan kemudian mau menggerakkan jadi kawasan TOD dan kalau bisa dalam tiga-lima tahun sudah jadi," tutur Hendra.
Adapun Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto turun gunung untuk melihat langsung eksekusi pengosongan Hotel Sultan. Pada kesempatan itu, Bambang menjelaskan alasan eksekusi pengosongan Hotel Sultan.
Pertama adalah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana diputuskan pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau eks Hotel Sultan.
"Semuanya akan menyaksikan pelaksanaan eksekusi. Jadi tanah eks Hotel Sultan ini merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka Asian Games ke 4," ungkap Bambang.
Kemudian, Bambang menjelaskan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menarik aset-aset pemerintah atau negara yang selama ini dikuasai pihak lain.
"Kita harus mengembalikan semua aset itu di bawah kontrol negara," tegas dia.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
