7 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dinilai perlu mempercepat eksekusi belanja negara guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional yang masih bergerak moderat.
Dalam situasi global yang belum stabil, belanja negara menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Gundy Cahyadi, Research Director Prasasti, menyampaikan momentum yang belum solid ini mengindikasikan perlunya kebijakan fiskal yang lebih agresif dalam waktu dekat.
"Setelah mencatat pertumbuhan PDB sebesar 4,87% (yoy) di kuartal I tahun ini, laju pertumbuhan ekonomi kami lihat masih belum membaik di kuartal II. Konsumsi rumah tangga-kontributor utama pertumbuhan-masih lemah, sementara sektor swasta cenderung menunggu arah kebijakan pemerintah," ujar Gundy.
Gundy mengungkapkan data menunjukkan bahwa eksekusi belanja negara masih berjalan relatif lambat. Hingga akhir Juni 2025, realisasi belanja baru mencapai 38,9% dari pagu APBN.
Angka ini tertinggal dari realisasi tahun lalu di 42,0% dan juga lebih rendah dari rerata historis 41,2% di periode 2021-2024.
"Lambatnya serapan anggaran tahun ini sebagian besar disebabkan oleh penerimaan negara yang juga lebih rendah, terutama di awal tahun ini, sebagai dampak dari perlambatan ekonomi global dan juga dampak dari implementasi sistem perpajakan baru," tambah Gundy.
Hingga Juni 2025, penerimaan negara baru mencapai 40,3% dari target, lebih rendah dari rerata lima tahun sebelumnya yang berada di atas 52,4%.
Meski demikian, dia menilai situasi ini justru memperkuat urgensi untuk melakukan front-loading belanja negara. Yakni, mempercepat realisasi anggaran di paruh kedua tahun ini.
Gundy menilai kebijakan ini berfungsi sebagai counter-cyclical tool untuk mendorong permintaan domestik dan mengaktifkan kembali peran sektor swasta. Dengan konsumsi dan investasi swasta yang cenderung wait-and-see, sinyal konkret dari pemerintah melalui belanja fiskal sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian.
Langkah ini, menurutnya, membawa implikasi pada jalur defisit fiskal. Jika belanja dipercepat, sementara penerimaan belum pulih penuh, defisit APBN 2025 kemungkinan dapat melebar di atas target 2,78% dari PDB-bahkan berpotensi mendekati atau melebihi batas 3% yang selama ini dijadikan rambu kehati-hatian fiskal.
"Namun, dalam konteks saat ini, pelebaran defisit seharusnya tidak langsung dianggap negatif-selama belanja diarahkan ke program produktif seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, transformasi UMKM, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran," jelas Gundy.
Oleh karena itu, dia meyakini, dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, kehati-hatian fiskal tetap penting. Namun keberanian untuk bertindak-dengan mempercepat belanja yang tepat sasaran-akan sangat menentukan arah pemulihan ke depan.
"Front-loading belanja bukan semata respons jangka pendek, melainkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi dan penerimaan fiskal di masa depan," tegasnya.
Blokir Anggaran
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mempercepat realisasi belanja melalui pembukaan blokir anggaran Kementerian Lembaga (KL). Hingga Juni 2025, anggaran yang bisa dicairkan mencapai Rp134,9 triliun.
Demikianlah disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).
"Sampai Juni 2025 Rp134,9 triliun blokir anggaran lewat Inpres 1/2025 telah dibuka dan disesuaikan untuk belanja yang sesuai prioritas yang telah ditetapkan Presiden," ungkapnya.
Sri Mulyani menjelaskan, sebanyak 23 KL sudah membuka blokir Rp48 triliun dan menyusul 76 KL dengan anggaran 86,9 triliun.
"Artinya yang belanjanya alokasi anggaranya kita kunci lalu dibuka tidak hanya untuk belanja yang sama tapi sesuai prioritas Presiden," kata Sri Mulyani.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Setoran Negara Seret, Defisit APBN 2025 Diramal Tembus 2,7% PDB
