RI Bangun "Benteng" Energi Hadapi Perang Iran Agar Dompet Rakyat Aman

Jakarta, CNBC Indonesia - Gejolak energi global mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun ketika harga minyak melonjak, jalur distribusi terganggu, atau pasokan energi tersendat, dampaknya bisa langsung masuk ke dompet masyarakat.

Gejolak energi yang dipicu perang Iran sejak akhir Februari 2026 telah membuat banyak negara cemas. Pasalnya, dunia dihadapkan pada salah satu guncangan energi terbesar dalam sejarah modern, dengan gangguan pasokan yang disebut belum pernah terjadi sebelumnya.

Konflik Iran dan terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz menjadi pemicu utama, menghantam salah satu urat nadi perdagangan energi dunia. Badan Energi Internasional (IEA) bahkan menyebut gangguan tersebut sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global sekaligus salah satu tantangan keamanan energi paling serius yang pernah dihadapi dunia.

Banyak negara kemudian memilih untuk menaikkan harga BBM. Akibatnya, ongkos transportasi meningkat, biaya produksi industri membengkak, hingga harga berbagai kebutuhan ikut terdorong.

Lalu, mengapa masyarakat Indonesia relatif tidak terlalu merasakan dampak gejolak energi global?

Jawabannya bukan karena Indonesia sepenuhnya kebal terhadap krisis energi. Di tengah krisis energi yang menghantam dunia karena perang Iran, Indonesia membangun sejumlah bantalan untuk memastikan BBM tersedia tanpa harus mengorbankan ongkos masyarakat yang besar.

Temuan JPMorgan menjadi penguat atas kondisi tersebut. Dalam laporan Pandora's Bog: The Global Energy Shock of 2026, Indonesia masuk jajaran negara yang relatif paling terlindungi dari guncangan harga minyak dan gas global.

Dalam ukuran total protection factor, Indonesia berada di peringkat kedua, hanya di bawah Afrika Selatan. Jika memperhitungkan kombinasi rendahnya ketergantungan impor minyak dan gas serta tingginya perlindungan energi domestik, Indonesia berada di peringkat ketiga.

Namun, yang lebih penting bagi masyarakat bukanlah peringkat tersebut tetapi dampak yang kemudian dirasakan masyarakat.

Pemerintah juga dibekali instrumen intervensi untuk meredam dampak lonjakan energi global, dalam bentuk subsidi BBM dan listrik hingga kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) batu bara. Dengan mekanisme ini, gejolak harga global tidak langsung diteruskan ke masyarakat.

1. Sumber Energi RI dari Batu Bara

Salah satu bantalan terbesar Indonesia adalah sumber energi domestik.

Dalam bauran energi primer, batu bara masih mendominasi sebesar 40,37%, disusul minyak bumi 28,82%, gas alam 16,17%, dan Energi baru terbarukan (EBT) 14,65%.

Indonesia adala salah satu produsen terbesar batu bara thermal yang dipakai sebagai sumber energi.

Indonesia bahkan menjadi eksportir terbesar batu bara thermal dunia. Indonesia memproduksi batu bara 790 juta ton pada 2025 dan memiliki cadangan yang panjang.

Bagi masyarakat, artinya sederhana. Ketika harga minyak dan gas dunia melonjak, sektor kelistrikan Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada energi impor.

Batu bara menyumbang energi primer sekitar 40,37% atau yang terbesar. Indonesia juga menerapkan domestic market obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan menyetor 25% penjualan batu bara mereka ke PT Produksi Listrik Negara (PLN) untuk menjaga pasokan.

Listrik yang stabil bukan hanya soal lampu rumah tetap menyala.

Listrik menopang pabrik, pusat data, jaringan telekomunikasi, rumah sakit, sekolah, perbankan hingga layanan pemerintahan digital.

Karena itu, ketahanan energi pada akhirnya juga menjadi ketahanan aktivitas ekonomi dan layanan publik.

Untuk memitigasi dampak perang Iran, pemerintah juga belum menaikkan tarif listrik tahun ini. Kebijakan ini tentu saja mengurangi beban masyarakat.

Sebagai perbandingan, Singapura mengalami kenaikan tarif listrik rumah tangga 17% pada Juli-September 2026 menjadi 31,91 sen Singapura/kWh sebelum GST, setelah sebelumnya naik 2,1% pada April-Juni, akibat melonjaknya harga gas alam di tengah konflik Timur Tengah, sementara sekitar 95% listrik Singapura masih bergantung pada gas alam impor.

2. Tidak Serta Menaikkan Harga BBM

Salah satu peredam utama adalah keputusan pemerintah untuk tidak langsung menaikkan harga BBM subsidi ketika harga minyak dunia melonjak.
Ketika banyak negara langsung menaikkan harga BBM besar-besaran setelah perang, pemerintah hanya menaikkan harga BBM non-subsidi sebagian.

Data GlobalPetrolPrices yang memantau harga bahan bakar di 170 negara dan wilayah menunjukkan 143 negara sudah mengerek kenaikan harga BBM. Lonjakan paling tinggi tercatat di Bhutan yakni 56%.

Merujuk data GlobalPetrolPrices menunjukkan harga bensin Bhutan atau Burma naik dari US$0,667/liter pada 23 Februari 2026 menjadi US$1,041/liter pada 24 Agustus 2026. Artinya naik sekitar 56%

Di bawah Bhutan ada Kuba, Myanmar dan Uni Emirat Arab (UEA) 50%. Lonjakan harga di Bhutan dan Myanmar menunjukkan betapa besarnya dampak perang Iran terhadap harga BBM kawasan ASEAN.

Pemerintah menggunakan APBN sebagai shock absorber sehingga kenaikan harga minyak global tidak langsung diteruskan kepada konsumen.

Hingga kini pemerintah belum menaikkan harga BBM subsidi, termasuk Pertalite dan solar.

Kebijakan ini penting karena lonjakan harga BBM dapat dengan cepat merembet ke biaya transportasi, logistik, pangan hingga inflasi.

Pemerintah hanya menaikkan harga BBM non-subsidi seperti Dexlatite hingga Pertamax. Harga BBM Indonesia juga termasuk yang paling murah di ASEAN.