3 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan baru resmi terbentuk di Belanda setelah proses politik yang penuh dinamika selama berbulan-bulan. Di tengah perubahan peta kekuatan parlemen dan meredupnya dominasi kelompok kanan keras, sosok muda dari kubu tengah justru tampil sebagai pemenang dan kini memimpin negeri kincir angin tersebut.
Pada Senin (23/2/2026), Rob Jetten resmi dilantik sebagai perdana menteri termuda dalam sejarah Belanda sekaligus kepala pemerintahan pertama yang secara terbuka mengidentifikasi diri sebagai gay. Politikus berusia 38 tahun itu mengucap sumpah jabatan di hadapan Raja Willem-Alexander di Istana Huis Ten Bosch, Den Haag.
Kemenangan Jetten dalam pemilu Oktober lalu terbilang mengejutkan. Ia berhasil menyalip dan mengalahkan secara tipis Partai Kebebasan (PVV) yang dipimpin tokoh sayap kanan kontroversial Geert Wilders.
Margin kemenangan yang sangat tipis itu sekaligus mengakhiri dominasi politik kubu kanan keras yang sebelumnya sempat mengguncang lanskap politik Eropa.
Pemilu kilat digelar setelah PVV menarik diri dari koalisi pemerintahan sebelumnya, yang dikenal sebagai pemerintahan paling kanan dalam sejarah modern Belanda, yang hanya bertahan 11 bulan.
Partai Demokrat 66 (D66) yang dipimpin Jetten kemudian berkoalisi dengan partai tengah-kanan CDA serta partai liberal VVD. Namun, koalisi tersebut hanya menguasai 66 kursi parlemen, sembilan kursi lebih sedikit dari ambang mayoritas.
Meski demikian, proses pembentukan koalisi terbilang relatif cepat. Ketiga partai hanya membutuhkan 117 hari untuk mencapai kesepakatan, jauh lebih singkat dibandingkan 223 hari yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan sebelumnya.
Dalam pidato pasca kemenangannya, Jetten menyatakan bahwa arus populisme dapat dikalahkan
"Adalah mungkin untuk mengalahkan gerakan populis jika Anda berkampanye dengan pesan positif untuk negara Anda," katanya, dilansir AFP.
Selama kampanye, ia juga menekankan pentingnya posisi Belanda di Eropa. Jetten mengatakan ingin "membawa Belanda kembali ke jantung Eropa karena tanpa kerja sama Eropa, kita bukan apa-apa."
Komitmen internasional menjadi salah satu pilar utama pemerintahan baru. Dalam manifesto yang diterbitkan Januari lalu, ketiga partai berjanji memberikan dukungan penuh kepada Ukraina serta memenuhi komitmen belanja pertahanan sesuai target NATO.
Meski pemerintahan baru tidak sekanan pemerintahan sebelumnya, sejumlah analis menilai arah kebijakan tetap condong ke kanan. Sarah de Lange, profesor politik dari Universitas Leiden, mengatakan kepada AFP bahwa pemerintahan ini masih memiliki "ciri khas sayap kanan".
"Koalisi telah memilih pemotongan anggaran daripada menjalankan defisit untuk membiayai investasi yang ingin mereka lakukan," kata De Lange.
Ia juga menambahkan terdapat "kontinuitas yang substansial antara rencana imigrasi pemerintah baru dan pemerintah sebelumnya".
Ketiga partai berkomitmen melanjutkan pengetatan kebijakan migrasi, termasuk memperketat aturan reunifikasi keluarga. Selain itu, mereka juga berencana memangkas sejumlah tunjangan sosial, termasuk tunjangan pengangguran, guna membiayai peningkatan investasi di sektor militer dan pertahanan.
Namun karena tidak memiliki mayoritas mutlak, pemerintahan Jetten harus bergantung pada dukungan partai oposisi untuk meloloskan undang-undang.
"Mengesahkan reformasi besar melalui parlemen mungkin akan memakan waktu lebih lama dari biasanya," ujar De Lange.
Awalnya, Jetten disebut lebih menginginkan koalisi yang lebih luas dengan melibatkan partai kiri GroenLinks/PvdA. Namun rencana tersebut ditolak tegas oleh pemimpin VVD, Dilan Yesilgoz.
Sementara itu, nasib politik Wilders mengalami kemunduran signifikan. Setelah sempat mengejutkan Eropa dengan kemenangan dramatis pada November 2023, perolehan suara PVV anjlok dalam pemilu tahun lalu.
Kursi partainya turun dari 37 kursi pada 2023 menjadi 26 kursi, yang secara luas dinilai akibat kampanye yang kurang menggigit.
Meski tetap finis di posisi kedua, seluruh partai dalam koalisi telah menutup pintu kerja sama dengan Wilders, membuatnya berada di luar lingkar kekuasaan.
Kendati demikian, partai-partai kanan keras lainnya masih menunjukkan perkembangan di ekonomi terbesar kelima di Eropa tersebut.
Forum for Democracy yang dipimpin Lidewij de Vos (28) meraih tambahan empat kursi dalam pemilu 2025 dengan pesan kampanye menentang "imigrasi yang tidak terkendali" dan "Uni Eropa yang tanpa harapan".
Partai kanan keras JA21 juga melonjak signifikan dengan tambahan delapan kursi dan nyaris bergabung dalam kabinet, sebelum akhirnya diblokir oleh Jetten.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
