2 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa batal merumahkan para pegawainya yang kedapatan tidak bekerja secara profesional, seperti yang dia akan lakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Ia mengaku tak bisa merealisasikan ucapannya itu karena di Indonesia, para pegawai negeri sipil (PNS) tidak bisa dikenakan sanksi pecat ataupun dirumahkan.
"Rupanya kalau di pegawai negeri kita enggak bisa pecat pegawai. Merumahkan juga enggak bisa," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Menurut Purbaya, ia akan kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bila sembarang merumahkan PNS yang ia anggap tidak bekerja secara baik.
"Saya tadinya mau rumahin aja, tapi nanti dituntut di PTUN kalah lu, katanya. Yaudah enggak jadi," ucap Purbaya.
Oleh sebab itu, yang bisa ia lakukan adalah memutasi para pegawai yang ia anggap tidak bekerja secara baik selama ini dan masih kedapatan melakukan kongkalikong dengan wajib pajak seperti di DJP maupun DJBC.
"Jadi kita pindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi, dan yang bagus-bagus kita tempatkan di tempat yang baik supaya ada perbaikan di tempat kita. Ini shock terapi kita pindahkan sebanyak ini, belum pernah selama ini, paling biasa 1,2, 3," paparnya.
Purbaya mengatakan, pada akhir bulan lalu, setidaknya sudah ada 34 pejabat DJBC yang ia rombak dengan memutasi ke daerah terpencil dan mengganti posisi pejabat strategis dengan yang kinerjanya lebih baik. Untuk DJP akan dilakukan pada pekan ini terhadap 45 pejabat, lebih sedikit dari yang ia sebut sebelumnya 70 pejabat pajak.
"Minggu ini akan kita pindahkan 45 orang lebih dari tempat-tempat yang dianggap gemuk dan kita anggap masih melakukan diskusi dengan para wajib pajak tertentu untuk dipindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi," kata Purbaya.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
