41 minutes ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada Maret 2026 akan mulai mengawasi secara langsung seluruh aktivitas pemeriksaan barang ekspor maupun impor di berbagai pelabuhan daerah.
Ia mengatakan, kebijakan ini akan diterapkan supaya para pejabat bea cukai di daerah yang kerap kongkalikong meloloskan barang ilegal keluar masuk daerah pabean, ataupun mempermainkan harga jualnya alias underinvoicing untuk menghindari setoran bea bisa langsung terdeteksi.
"Kita tarik ke Jakarta di mana yang putuskan hanya Jakarta sehingga daerah enggak bisa main-main lagi," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (8/12/2025).
"Itu sistemnya sudah kita kembangkan, mungkin Maret tahun depan sudah jalan penuh, jadi kita keluarkan cukup banyak sumber daya untuk pastikan itu berjalan," tegas Purbaya.
Untuk mengakomodir sentralisasi pengawasan itu, Purbaya mengaku sudah banyak membeli alat pemindai baru di berbagai pelabuhan, dan telah menempatkannya di berbagai pelabuhan Jakarta, Surabaya, Semarang, hingga Sumatera Utara.
Alat pemindai canggih itu ia bilang juga kini tengah dikoneksikan dengan sistem di pusat yang dikembangkan oleh Lembaga Nasional Single Window atau LNSW.
"Tapi di sana kan scanning di sana saja sudah, saya mau tarik begitu di-scanning, begitu dapat gambarnya dapat langsung ke pusat, jadi di pusat bisa lihat langsung barangnya apa," ucap Purbaya.
"Dan biasanya kalau sudah dideteksi di lapangan ditanya harganya berapa pas enggak segala macam," paparnya.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
