10 hours ago
7
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan pentingnya pengawasan distribusi pupuk subsidi agar tidak diselewengkan. Menanggapi arahan tersebut, PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan sistem pengawasan distribusi pupuk kini dilakukan berlapis, mulai dari digitalisasi penebusan hingga pemantauan pergerakan kapal dan truk secara real time.
Perlu diketahui, Prabowo sebelumnya mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang harus dijaga bersama, terutama terkait penyaluran pupuk subsidi agar tidak disalahgunakan.
"Yang sekarang harus kita jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama," kata Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) Yehezkiel Adiperwira mengatakan, pihaknya telah mendengar langsung arahan Presiden terkait pengawasan pupuk subsidi dalam pidato di Rapat Paripurna tersebut.
"Jadi komitmen kami dari Pupuk Indonesia, betul kami tadi sudah mendengarkan juga arahan dari Pak Presiden dalam pidato RAPBN ya 2027, bahwa kita harus bersama-sama mengawasi jangan sampai ada pupuk bersubsidi ini diselewengkan ke sektor lain gitu ya," kata Yehezkiel dalam acara PI Insight di kantor PT Pupuk Indonesia (Persero).
Menurut dia, salah satu langkah utama yang dilakukan perusahaan adalah digitalisasi penyaluran pupuk melalui sistem i-Pubers. Saat ini, sistem tersebut telah diterapkan di sekitar 26 ribu titik Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) di seluruh Indonesia.
Yehezkiel menjelaskan, pengawasan dilakukan dalam dua lapisan. Pertama, melalui sistem digital i-Pubers yang memastikan hanya petani terdaftar dalam e-RDKK yang dapat menebus pupuk subsidi.
"Jadi setiap petani, hanya petani yang memang memiliki jatah ya dan terdaftar di e-RDKK yang sudah memenuhi persyaratannya yang bisa menebus," ujarnya.
Ia mengatakan, petani cukup membawa KTP untuk diverifikasi melalui sistem. Jika nomor induk kependudukan (NIK) tidak terdaftar di e-RDKK, maka pupuk subsidi tidak bisa ditebus.
"Kalau dia tidak terdaftar dia nggak bisa menebus," ucap dia.
Lapisan kedua dilakukan melalui pengawasan regional. Pupuk Indonesia memiliki empat regional pengawasan yang bertugas memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai prinsip "tujuh tepat", termasuk tepat sasaran dan tepat harga.
"Nah tim regional ini memiliki tugas untuk memastikan penyaluran tadi itu berjalan dengan memenuhi unsur 'tujuh tepat'. Jadi setiap hari tim regional ini akan melakukan kunjungan ke kios dan gudang," ujar Yehezkiel.
Selain itu, Pupuk Indonesia juga berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan (PPL) untuk memastikan pembaruan data e-RDKK terus berjalan.
Yehezkiel menegaskan perusahaan membuka ruang pelaporan jika ditemukan indikasi penyelewengan di lapangan. Bahkan sepanjang 2026, perusahaan telah menindak puluhan kios penyalur.
"Tahun 2026 ini kami sudah menutup kurang lebih 89 PPTS yang memang terbukti melakukan pelanggaran dalam proses penebusan," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, SVP Distribusi PT Pupuk Indonesia (Persero) Veronika Trisna Sukmawati menjelaskan, pengawasan distribusi juga dilakukan dan dipantau secara real-time melalui pusat kontrol di Command Center Pupuk Indonesia.
Adapun pemantauannya meliputi pergerakan kapal pengangkut pupuk, distribusi ke pelabuhan, pengiriman menggunakan truk, hingga pemantauan di gudang.
Dia menuturkan, seluruh armada truk telah dilengkapi sistem pelacakan atau truck tracking. Sistem itu akan memberikan peringatan dini apabila distribusi melewati batas waktu pengiriman yang telah ditetapkan.
"Apabila melebihi dari SLA, misal Gresik ke Brebes harusnya satu hari sampai, ternyata sudah satu hari kok belum sampai maka sistem akan me-warning tim IT kami," ujar Veronika.
Tak hanya itu, sebanyak 494 gudang pupuk juga telah dipasang CCTV untuk memantau stok dan kualitas pupuk.
"Dengan adanya digitalisasi, pergerakan stok dari hulu sampai nanti hilir itu bisa dideteksi, transparan dan tentunya mudah dilacak," katanya.
Sementara itu, SVP Digitalisasi & Data Science PT Pupuk Indonesia (Persero) Yetty Endarwati mengatakan digitalisasi dilakukan secara menyeluruh dari proses produksi hingga pupuk diterima petani di kios.
Ia menjelaskan i-Pubers yang mulai diterapkan secara nasional sejak Februari 2024 kini mampu merekam seluruh transaksi keluar masuk stok di kios secara langsung. Dengan sistem tersebut, kantor pusat dapat memantau kondisi stok pupuk di kios secara real time.
"Nah sekarang terlihat dengan adanya i-Pubers ini bisa terlihat visibilitas dari kios-kios mana yang tidak ada stoknya," ujar Yetty menambahkan.
Menurut dia, sistem tersebut membuat distribusi pupuk lebih cepat direspons ketika ditemukan kios yang mengalami kekosongan stok.
"Jadi kios-kios yang 'oh ini NPK-nya kosong' segera didorong untuk masuk, ureanya kosong, bisa disegerakan didorong untuk masuk," ucapnya.
Foto: Command Center Pupuk Indonesia, Jakarta, Rabu (20/5/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
