8 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, sejak awal sempat mempertanyakan urgensi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Hasto menyebut Megawati lebih menekankan pentingnya proyek yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, irigasi, dan penyediaan pupuk bagi petani.
"Ya kalau kita lihat, kemarin kami laporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan saya menjadi saksi, bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut," kata Hasto usai berziarah di makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, dikutip dari Detik.com, Minggu (2/10/2025).
Hasto menilai kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, bendungan bagi petani, hingga penyediaan pupuk di masa tanam seharusnya menjadi prioritas utama.
"Bukankah kebutuhan-kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan-bendungan bagi petani, kemudian untuk menyediakan pupuk pada masa tanam, itu jauh lebih penting, termasuk bagi keperluan pendidikan, kemudian juga bagi kepentingan riset membangun daya bangsa kita. Apalagi saat itu kita lihat ada beberapa perubahan-perubahan kebijakan yang dimulai dari tidak adanya jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara," ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya mengusulkan pembangunan jalur ganda (double track) kereta api dibanding proyek kereta cepat. Menurutnya, hal itu akan lebih berdampak luas bagi transportasi publik di berbagai daerah.
"Proses penguasaan teknologi, termasuk kereta api cepat, akan lebih hebat lagi kalau dikerjakan oleh anak bangsa. Termasuk, saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat lebih baik untuk membangun double track kereta api. Termasuk, misalnya di Sumatera itu kan perlu terobosan transportasi publik," katanya.
Hasto menambahkan, PDIP telah tiga kali memberikan masukan terkait paradigma transportasi publik, termasuk soal proyek kereta cepat. Ia menyebut pertimbangan geologis kawasan Bandung dan kondisi ekonomi rakyat harus diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur tersebut.
"Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan. Tetapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, tentu itu keputusan dari presiden. Namun, sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan bahkan sampai tiga kali berkaitan hal tersebut," ujarnya.
(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Karangan Bunga Penuhi Rumah Duka Kwik Kian Gie, Ada Prabowo-Megawati
