2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia secara resmi meluncurkan laporan eTrade Readiness Assessment (eT Ready) nasional sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem perdagangan digital dan e-commerce. Laporan yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia bersama Badan PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) ini menjadi peta jalan berbasis bukti guna mendorong partisipasi pelaku usaha lokal di pasar internasional.
Kajian komprehensif ini merupakan permintaan dari Pemerintah Indonesia yang dikoordinasikan melalui Kementerian Luar Negeri dengan dukungan dari pemerintah Australia. Inisiatif ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperluas akses pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke kancah global.
Hingga tahun 2024, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah menyentuh angka US$ 90 miliar (Rp 1.512 triliun). Nilai tersebut menyumbang lebih dari sepertiga total ekonomi digital di kawasan ASEAN. Sebagai satu-satunya anggota G20 di Asia Tenggara, Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai pilar utama dalam strategi pembangunan nasional menuju Visi Indonesia Emas 2045.
"Indonesia menunjukkan bagaimana transformasi digital dapat menjadi pendorong daya saing daninklusi secara bersamaan.eTrade Readiness Assessment ini mendukung upaya Pemerintah untuk memperkuat koordinasi, memberdayakanUMKM agar dapat mengakses pasar daring, membangun kepercayaan dalam transaksi digital, serta memastikan ekonomi digital Indonesia terus tumbuh secara tangguh dan berkelanjutan," tegas Wakil Sekretaris Jenderal UNCTAD, Pedro Manuel Moreno, memberikan apresiasi atas langkah progresif ini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Laporan ini mencetak sejarah sebagai eTrade Readiness Assessment pertama UNCTAD yang dilakukan di negara anggota G20. Selain itu, dokumen ini menjadi yang pertama dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan lingkungan ke dalam analisis ekosistem perdagangan digital. Hal tersebut mencerminkan komitmen Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital tetap sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Secara teknis, kajian ini mencakup tinjauan menyeluruh terhadap koordinasi kebijakan, adopsi infrastruktur teknologi, kerangka hukum, hingga sistem pembayaran digital. Isu lintas sektor seperti partisipasi perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah pedesaan juga menjadi fokus utama guna memastikan manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Direktur Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Ditya Agung Nurdianto, menyatakan bahwa temuan dalam laporan ini akan menjadi panduan krusial bagi arah kebijakan nasional ke depan.
"Temuan dalam kajian ini akan membantu mengarahkan upaya Indonesia dalam memperkuat ekosistem e-commerce dan perdagangan digital serta mendorong penyelarasan yang lebih baik, sehingga ekonomi digital Indonesia tumbuh tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih adil, aman, dan tangguh," ujar Ditya.
Ditya menambahkan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menghadapi tantangan logistik dan keamanan siber di masa depan.
"Melalui kolaborasi erat dan aksi terkoordinasi dengan UNCTAD serta para pemangku kepentingan nasional, Indonesia berkomitmen untuk memajukan ekonomi digital yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh," pungkasnya.
(tps/sef)
[Gambas:Video CNBC]
