Panasonic Mau PHK 10.000 Karyawan, Industri Elektronik RI Bermasalah?

Jakarta, CNBC Indonesia - Panasonic, raksasa elektronik asal Jepang, pada pekan lalu mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) secara global. Disebutkan, PHK itu menargetkan sekitar 10.000 orang buruhnya.

Lantas, apakah PHK tersebut akan terjadi di pabrik Panasonic di Indonesia?

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arief memastikan, rencana PHK itu tidak terjadi di Indonesia. Justru, imbuh dia, Indonesia adalah salah satu basis produksi penting bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara.

"PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia. Pabrik di Indonesia justru menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara, yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (14/5/2025).

Hanya saja, rencana PHK oleh Panasonic ini harus jadi pengingat.

Dia mengungkapkan, utilisasi industri elektronik saat ini sedang berada pada level rendah, hanya 50,64% pada pada triwulan I tahun 2025. Padahal, sebelum masa pandemi Covid-19, utilisasi sektor ini mencapai 75,6%.

"Kondisi ini menjadi pengingat bagi seluruh pelaku industri dan para karyawan untuk terus beradaptasi dan melakukan transformasi agar tetap kompetitif," ucapnya.

"Persaingan global di sektor elektronik semakin ketat. Ini adalah peringatan bahwa transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi operasional adalah kunci untuk bertahan hidup," tukasnya menambahkan.

Pemerintah, ujarnya, berkepentingan menaikkan utilisasi tersebut melalui perlindungan pasar domestik dari gempuran produk elektronik impor.

"Dan, menjaga investasi elektronik yang ada di Indonesia serta menarik investasi baru itu juga menjadi fokus pemerintah," katanya.

Di sisi lain, dia menambahkan, Indonesia memiliki keunggulan besar sebagai pasar domestik yang kuat.

"Pasar dalam negeri Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, dan pemerintah mendukung penuh penguatan industri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)," sebutnya.

"Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, menjaga stabilitas industri dan mendorong daya saing menjadi agenda prioritas pemerintah," cetus Febri.

Kemenperin, ucap Febri, mendorong peningkatan produktivitas industri elektronik melalui berbagai program. Mulai dari pemberian insentif, pelatihan tenaga kerja industri, hingga penguatan ekosistem manufaktur berbasis teknologi tinggi.

"Kami optimistis, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan sinergi kuat antara pelaku industri dan pemerintah, sektor elektronik di Indonesia akan terus tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional," pungkasnya.

(dce/dce)

Next Article PHK Horor Jadi Mimpi Buruk di 2024, Buruh Kini Dihantui PPN 12%