Ojek Online dan Jalan Baru Keadilan Ekonomi Digital

Karena itu, keberanian Presiden Prabowo Subianto memperkuat perlindungan pengemudi transportasi daring layak diapresiasi. Pemerintah mendorong pembagian pendapatan minimal 92 persen untuk pengemudi dan maksimal 8 persen bagi aplikator. Sebelumnya, potongan aplikator dapat mencapai 20 persen.

Perubahan tersebut bukan hanya koreksi atas persentase pembagian pendapatan. Ia menandai perubahan cara negara memandang ekonomi platform. Pemerintah menegaskan bahwa inovasi dan pertumbuhan bisnis digital harus berjalan bersama keadilan ekonomi.

Dalam sambutannya pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 pada tanggal 1 Mei lalu, Presiden menyampaikan pengemudi ojol bekerja keras dan mempertaruhkan keselamatannya setiap hari. Presiden juga menekankan perlunya jaminan kecelakaan kerja, BPJS Kesehatan, asuransi kesehatan, Bonus Hari Raya, serta pembagian pendapatan yang lebih adil.

Keberpihakan tersebut penting karena negara tidak boleh membiarkan kemajuan teknologi menghasilkan ketimpangan baru. Jika sebelumnya seperlima pendapatan perjalanan dapat menjadi potongan platform, penurunan batas komisi menjadi 8 persen memberikan ruang lebih besar bagi pengemudi untuk membawa pulang hasil kerjanya. Selisih itu dapat digunakan untuk membeli bahan bakar, merawat kendaraan, membayar cicilan, memenuhi kebutuhan keluarga, atau menyisihkan tabungan.

Langkah Prabowo tersebut juga memperoleh pengawalan intensif dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan DPR, Dasco menjalankan peran sebagai jembatan antara aspirasi pengemudi, kebijakan pemerintah, dan kepentingan perusahaan aplikator.

Peran itu terlihat ketika Dasco menerima masukan dari kelompok pengemudi, memimpin koordinasi DPR dengan pemerintah, dan membuka dialog dengan perusahaan platform. Pertemuan yang dikawal pimpinan DPR kemudian menghasilkan komitmen Gojek dan Grab untuk menerapkan komisi maksimal 8 persen pada layanan angkutan penumpang roda dua mulai 1 Juli 2026.

Dasco juga mengawal penyempurnaan pengaturan ekosistem transportasi digital agar tidak hanya mencakup angkutan penumpang, tetapi juga layanan pengiriman barang dan makanan. Aspek ini sangat penting karena pendapatan banyak pengemudi berasal dari berbagai jenis layanan dalam satu aplikasi.

Keterlibatan tersebut patut diapresiasi karena kebijakan publik membutuhkan lebih dari sekadar keberanian mengambil keputusan. Ia memerlukan komunikasi politik, penyelarasan kepentingan, dan pengawasan agar manfaatnya sampai kepada masyarakat. Kolaborasi Presiden, pemerintah, dan DPR dalam isu ojol memperlihatkan bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat diwujudkan ketika lembaga eksekutif dan legislatif bergerak dalam arah yang sama.

Namun keadilan ekonomi digital tidak selesai pada angka 92:8. Pendapatan pengemudi tidak hanya ditentukan oleh persentase pembagian, tetapi juga oleh tarif dasar, jumlah pesanan, jarak perjalanan, biaya operasional, insentif, dan keputusan algoritma yang tidak selalu diketahui pengemudi.

Inilah tantangan tahap berikutnya. Pemerintah perlu memastikan kenaikan bagian pendapatan pengemudi tidak diikuti perubahan sepihak pada tarif, insentif, pengelompokan layanan, atau mekanisme distribusi pesanan. Pembatasan komisi akan kehilangan makna apabila pendapatan pengemudi kembali berkurang melalui komponen lain yang tidak transparan.

Algoritma dalam ekonomi platform bukan sekadar perangkat teknis. Ia memiliki kekuasaan menentukan siapa yang memperoleh pesanan, siapa yang menerima insentif, dan siapa yang akunnya dibatasi. Karena itu, Indonesia membutuhkan prinsip transparansi algoritma.

Transparansi tidak berarti perusahaan harus membuka seluruh rahasia dagangnya. Namun pengemudi berhak mengetahui faktor utama yang memengaruhi pembagian pesanan, penilaian performa, pemberian sanksi, dan penonaktifan akun. Setiap keputusan yang memengaruhi mata pencarian seseorang harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

Pemerintah juga perlu membangun mekanisme penyelesaian sengketa yang independen. Ketika akun dinonaktifkan, pengemudi sering hanya berhadapan dengan sistem otomatis atau layanan pengaduan dengan jawaban terbatas. Padahal, kehilangan akun dapat berarti kehilangan sumber penghasilan dalam sekejap.

Forum tripartit yang mempertemukan pemerintah, aplikator, dan perwakilan pengemudi perlu dilembagakan. Forum tersebut dapat membahas tarif, keselamatan, perubahan sistem aplikasi, sanksi, serta evaluasi kebijakan. Pengemudi tidak boleh hanya menjadi penerima keputusan. Mereka perlu mempunyai suara dalam merumuskan aturan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Penempatan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro juga membuka peluang baru. Pengakuan itu dapat memberikan akses kepada Kredit Usaha Rakyat, pelatihan, perlindungan usaha, dan program pemberdayaan UMKM. Akan tetapi, status tersebut jangan berhenti sebagai klasifikasi administratif atau menjadi alasan untuk mengurangi tanggung jawab platform.

Kemitraan seharusnya mengandung keseimbangan hak dan kewajiban. Jika satu pihak menentukan tarif, mengendalikan akses konsumen, mengatur pembagian pesanan, menetapkan standar pelayanan, dan memiliki kekuasaan menonaktifkan akun, hubungan itu belum sepenuhnya setara. Negara perlu memastikan istilah "mitra" benar-benar diwujudkan dalam praktik.

Perlindungan sosial juga harus menjadi bagian permanen dari ekosistem ojol. Pemerintah telah memberikan diskon 50 persen untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Kebijakan ini dapat diperkuat melalui skema pembiayaan bersama antara pengemudi, perusahaan platform, dan pemerintah.

Kontribusi dapat dihitung dari setiap transaksi dalam jumlah kecil agar tidak memberatkan salah satu pihak. Dengan demikian, semakin aktif seseorang bekerja, semakin kuat pula perlindungan sosial yang dimilikinya. Pengemudi perlu memperoleh perlindungan kecelakaan, layanan kesehatan, santunan kematian, dan tabungan hari tua.

Pemerintah juga dapat memperluas Kredit Usaha Rakyat untuk membantu pengemudi memiliki kendaraan dengan bunga terjangkau. Program ini dapat dikaitkan dengan peralihan menuju sepeda motor listrik. Pengemudi akan memiliki aset produktif, sedangkan pemerintah dapat mempercepat pembangunan transportasi rendah emisi. Namun kebijakan tersebut harus didukung fasilitas pengisian atau penukaran baterai, bengkel, dan biaya perawatan yang masuk akal.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ojol tidak cukup diukur dari turunnya komisi aplikasi. Ukurannya adalah apakah pendapatan bersih pengemudi meningkat, waktu kerja menjadi lebih manusiawi, perlindungan sosial meluas, risiko kecelakaan berkurang, dan keluarga mereka memperoleh kehidupan yang lebih layak.

Presiden Prabowo telah mengambil langkah penting dengan menempatkan keadilan sebagai bagian dari tata kelola ekonomi digital. Pengawalan Dasco dan DPR membantu menerjemahkan arah kebijakan tersebut menjadi kesepahaman dengan para pemangku kepentingan. Kini momentum itu perlu dijaga melalui pengawasan, transparansi, dan dialog berkelanjutan.

Ekonomi digital Indonesia tidak boleh hanya besar dalam nilai transaksi. Ia harus besar dalam manfaat yang dibagikan kepada mereka yang menggerakkannya. Kemajuan teknologi menemukan kehormatannya bukan ketika aplikasi semakin canggih, melainkan ketika manusia yang bekerja di belakangnya ikut hidup lebih sejahtera.