7 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Perundingan rencana kerja sama ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (UE) atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) ditargetkan rampung setidaknya pada pertengahan tahun 2026 nanti.
Hal itu ditandai dengan pembahasan finalisasi IEU-CEPA dalam pertemuan antara Menko Airlangga dengan EU Commissioner for Trade and Economic Security Maroš Šefčovič di Brussels pada Jumat (6//6/2025).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan di situs resmi menyebutkan, setelah berunding selama 19 putaran utama sejak 9 tahun lalu, baik Indonesia maupun Uni Eropa telah mencapai kesepakatan.
Menurut Airlangga, ketika kerja sama ini diimplementasikan resmi, dalam 1-2 tahun setelahnya, 80% ekspor RI akan menikmati tarif 0% ke UE. Yang akan dinikmati komoditas unggulan ekspor RI, di antaranya produk padat karya (alas kaki, tekstil, garmen), minyak sawit, dan perikanan. Serta sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik disebut akan mendapat perlakuan preferensial yang lebih adil.
Hal itu diamini oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono.
Hanya saja, lanjut dia, ekspor sawit RI ke Uni Eropa masih berpotensi terkena hambatan. Karena adanya kebijakan antideforestasi yang diterbitkan Uni Eropa, European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Renewable Energy Directive (RED) II.
"IEU CEPA untuk ekspor Indonesia ke EU tidak terkena bea masuk atau 0%. Tetapi untuk sawit kan masih ada hambatan nontarif seperti EUDR dan RED II," katanya kepada CNBC Indonesia, Selasa (17/6/2025).
"Jadi dengan adanya IEU CEPA ini tidak serta merta dapat meningkatkan ekspor minyak sawit Indonesia dan turunannya ke UE," tambah Eddy.
Karena itu, dia mengaku pihaknya telah menyampaikan posisi pelaku usaha sektor sawit di Tanah Air kepada pemerintah, terkait EUDR dan IEU-CEPA.
"Tapi sepertinya untuk EUDR tidak melalui IEU CEPA, akan ada pembicara tersendiri," ungkap Eddy.
"EUDR rencana akan ada bilateral meeting dengan UE. Waktunya masih menunggu seharusnya bulan lalu, tetapi ditunda," sebutnya.
Sementara itu, terkait kebijakan deforestasi, Komisioner Maroš dalam keterangan sama dirilis situs Kemenko Perekonomian berjanji akan memberikan perlakuan khusus kepada Indonesia yang diyakini akan berdampak positif terhadap ekspor produk hasil hutan Indonesia.
Sebelumnya, Menko Airlangga mengungkapkan, pemerintah Indonesia telah meminta Uni Eropa membuat kejelasan standar terkait EUDR.
"Yang penting standardnya diperjelas, jadi nanti ada bagian satu chapter dari perjanjian terkait dengan trade dan sustainability dan disitu termasuk sawit dan kita minta agar mitigasi terhadap EUDR-nya diperkuat," saat konferensi pers Diseminasi Hasil Perundingan IEU CEPA di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Mengutip situs resmi Kementerian Perdagangan (Kemendag) perundingan IEU CEPA secara resmi dimulai sejak 18 Juli 2016. Diikuti peluncuran KicK-Off Meeting pada tanggal 20-21 September 2016 di Brussels, Belgia.
Seyogianya, EUDR mulai diimplementasikan resmi pada akhir Desember 2024. Namun kemudian ditunda jadi 30 Desember 2025 untuk perusahaan besar dan 30 Juni 2026 untuk sektor usaha mikro dan kecil.
Ketika EUDR diberlakukan resmi, semua ekspor kayu (timber), sawit, kopi, kakao, kedelai, karet, dan sapi, serta produk turunannya yang masuk ke Uni Eropa harus melalui proses pemeriksaan menyeluruh. Ini termasuk ketertelusuran asal usul produk, hingga penggunaan lahannya apakah berisiko rendah atau tinggi memicu deforestasi.
(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Eropa Keok di WTO, Sawit RI Siap Banjiri Eropa?
