Menteri Ara Minta Uang Konsumen Meikarta Dikembalikan Rp 26,85 M

6 hours ago 5

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meminta pemilik Lippo Group mengembalikan uang konsumen Apartemen Meikarta senilai Rp 26,85 miliar.

Berdasarkan data dari Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), sampai dengan 23 April 2025 pukul 12.00 WIB, terdapat laporan pengaduan terkait masalah Meikarta sebanyak 118 pengaduan. Dari angka itu, sebanyak 66 orang membayar apartemen secara tunai dan 52 orang membayar dengan sistem Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

Lebih jauh, ada 102 konsumen yang telah menyampaikan dana yang dibayarkan untuk pemesanan apartemen Meikarta. Adapun total uang konsumen tersebut tercatat sebesar Rp 26,85 miliar.

Melihat kondisi tersebut, Ara memberikan tambahan waktu untuk konsumen yang belum melaporkan rincian nominal terkait Meikarta sampai dengan 1 Mei 2025 dan Ara meminta anak buahnya untuk merampungkan berkas 16 orang sisanya sebelum 1 Juni 2025.

"Penyelesaiannya pasti ada. Dua hal apakah mau menunggu apartemennya kembali dapat ataukah uangnya kembali," ujar dia dalam pertemuan yang digelar di Ruang Menteri PKP Lantai 21 Gedung Wisma Mandiri 2 Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Tak ketinggalan, Ara juga memberikan waktu 3 bulan dari sekarang atau 23 Juli 2025 untuk Lippo Group bisa membayar uang milik konsumen.

Bahkan, Ara juga menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan hasil gajinya selama bekerja sebagai advisor di Siloam Hospital milik Lippo Group. Adapun gaji yang diterima Ara setiap bulan dari jabatan tersebut yakni sebanyak Rp 100 juta.

"Saya pernah menjadi advisor di perusahaan Pak James namanya Siloam dan saya digaji Rp 100 juta dan saya mau menyerahkan semua gaji yang pernah saya terima," ungkap dia.

Ara percaya diri masalah yang dirasakan konsumen Meikarta akan segera selesai dalam waktu dekat. Ia pun mengimbau kepada seluruh konsumen Meikarta yang sampai saat ini telah melakukan pengaduan kepada PKP untuk melengkapi data yang diperlukan agar proses birokrasi berjalan dengan lancar.

(dpu/dpu)

Saksikan video di bawah ini: