8 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran (supply side) sangat bergantung pada kebebasan industri dalam membangun ekosistem bisnis yang sehat dan berdaya saing. Ketika ekosistem ini terganggu oleh intervensi pemerintah, seperti pungutan yang membebani atau regulasi yang tidak konsisten, maka kontribusi sektor industri, termasuk industri padat karya, terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan terus tergerus.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menilai bahwa kondisi ini sejalan dengan teori Laffer Curve yang dikembangkan oleh ekonom legendaris Amerika Serikat, Arthur B. Laffer.
"Pemikiran beliau menekankan pentingnya insentif dan bagaimana pasar seharusnya dibiarkan bekerja dengan baik, tanpa terlalu banyak campur tangan pemerintah. Karena kalau intervensinya berlebihan, kebijakan seperti 'memilih pemenang' justru tidak membuat kita lebih baik," ujar Telisa dalam program Evening Up CNBC Indonesia, dikutip Senin (16/6/2025).
Telisa menjelaskan bahwa dalam membangun ekosistem supply side yang sehat, peran pemerintah seharusnya difokuskan pada penciptaan persaingan usaha yang adil, baik di tingkat domestik maupun global. Di luar itu, dunia usaha tidak membutuhkan banyak intervensi untuk bisa tumbuh dan berkembang.
"Kalau pemerintah bisa menciptakan persaingan usaha yang adil, itu akan menciptakan level persaingan yang setara. Dunia usaha sebenarnya punya kemampuan sendiri untuk bertahan," jelasnya.
Pemerintah, lanjut Telisa, sebaiknya fokus pada pemberian insentif yang tepat dan menciptakan kepastian usaha melalui regulasi yang konsisten dan tidak berubah-ubah. "Makanya saya mendukung pandangan Laffer bahwa insentif harus diperbanyak. Pemerintah sebaiknya menciptakan iklim usaha yang nyaman dan kondusif, serta tidak terlalu sering mengubah regulasi," tegas Telisa.
Tingginya intervensi pemerintah terhadap sisi pasokan tercermin dari terus menurunnya kontribusi sektor industri manufaktur terhadap PDB Indonesia dalam satu dekade terakhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2014, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB masih sebesar 21,02%. Namun, angka ini turun menjadi 19,7% pada 2019, dan terus merosot menjadi 18,67% pada 2023. Meski sempat naik menjadi 19,13% pada 2024 dan 19,25% di kuartal I-2025, tren jangka panjang tetap menunjukkan pelemahan.
Telisa menegaskan bahwa dunia usaha sebenarnya memiliki kapasitas untuk bertahan dan berkembang, asalkan tidak dibebani oleh kebijakan yang terlalu top-down dan tidak tepat sasaran. "Dunia usaha sebenarnya punya algoritma sendiri untuk bertahan. Tapi kalau terlalu banyak intervensi, apalagi kebijakan yang sifatnya top-down dan tidak tepat, itu bisa mengganggu kinerja sisi pasokan," tegasnya.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Peluang & Tantangan RI Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Bisa Tercapai?
