Lama Tak Ada Kabar, Begini Nasib Tol Terpanjang di Bali

Jakarta, CNBC Indonesia - Nasib tol terpanjang di Bali yaitu Tol Gilimanuk-Mengwi belum juga jelas. Usai gagal lelang, nasib tol ini masih terkatung-katung. 

Pemerintah pun tengah membuka peluang dalam mengkombinasikan pembangunan infrastruktur jalan tol dengan pengembangan lahan. Skema ini dirasa menarik untuk menarik minat investor karena bisa berjalan beriringan, sehingga lebih ada kepastian pengembangan lahan bisa lebih menjanjikan. Salah satunya akan dicoba untuk Tol Gilimanuk-Mengwi.

"Kami ingin mengkombinasikan pembangunan jalan tol dengan pengembangan lahan, jadi aset tetap milik negara. Pemerintah akan bertindak sebagai developer, dan operasionalnya dari investor," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra, Jumat (11/4/2025).

Untuk mewujudkannya, perlu kerja sama dengan Badan Bank Tanah yang diberi kewenangan untuk menjamin kesediaan tanah di seluruh Indonesia. Tujuan proyek ini negara dapat meningkatkan nilai guna lahan, dan mendapatkan tambahan income dengan konsep HGB.

"Benefit yang didapatkan dari pengembangan kawasan ini, dapat diinvestasikan kembali sebagai dukungan pemerintah untuk pembangunan jalan tol sehingga bisa mengurangi tarif maupun lamanya konsesi. Konsep ini layak dicoba pada pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, Cileunyi-Garut-Tasikmalaya, dan lain lain," kata Rachman Arief Dienaputra.

Proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi yang bakal menjadi tol terpanjang di Bali beberapa kali mengalami penundaan lelang. Ketua Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol sekaligus Anggota BPJT Unsur Pemangku Kepentingan BPJT Sony Sulaksono Wibowo mengungkapkan alasan penundaan pelelangan proyek Tol Gilimanuk-Mengwi.

"Perhitungan proporsi dukungan pemerintah harus dihitung ulang dan akan berpengaruh dengan nilai investasi," ungkap Sony saat dihubungi CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.

Namun Sony menampik alasan dukungan pemerintah yang dimaksud adalah dampak dari pemotongan anggaran Kementerian PU. Seperti diketahui, anggaran Kementerian PU pada tahun ini dipotong sangat besar sampai Rp 81,38 triliun.

"Sepertinya tidak. Tol umumnya dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) dan tidak terlalu tergantung pada APBN," ujarnya.

(fys/wur)

Next Article Tol Baru Ini Mau Dibuka, Jakarta ke Candi Prambanan Terasa Sejengkal