Krisis Hantam Negara Maju, Milienial-Gen Z Terancam Jadi Gembel

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis properti terus melanda Eropa. Setelah sebelumnya Irlandia dan Jerman mengalami persoalan ini, kali ini Spanyol disebut-sebut juga tak luput dari kurangnya jumlah hunian murah.

Mengutip Euronews, kurangnya perumahan yang terjangkau telah menjadi salah satu perhatian utama bagi warga Spanyol, di mana penduduk kota-kota seperti Barcelona dan Madrid mengatakan bahwa mereka tidak mampu membeli properti.

Di kota-kota terbesar di blok tersebut, satu dari 10 rumah tangga menghabiskan lebih dari 40% pendapatan mereka untuk sewa, menurut data terbaru dari Eurostat. Di daerah pedesaan, angka ini turun menjadi 7%.

Dalam konteks ini, melonjaknya harga, kurangnya pasokan, dan meningkatnya sewa untuk turis menghambat akses ke perumahan yang layak di blok tersebut, khususnya bagi kaum muda.

Sejarah Krisis Properti Spanyol

Antara tahun 2010 dan kuartal ketiga tahun 2024, harga rumah di Uni Eropa (UE) meningkat sebesar 54% dan sewa sebesar 26%. Khusus Spanyol, kenaikan harga sewa mencapai 11,5% dengan rata-rata mencapai 13,5 (Rp 240 ribu) per meter persegi.

Juru Bicara perencanaan kota dan perumahan di Federasi Asosiasi Lingkungan Madrid, Quique Villalobos, mengatakan bahwa di ibu kota hanya dalam satu tahun harga perumahan telah naik sebesar 20% dalam hal pembelian, dan 15,4% dalam hal sewa.

Fenomena ini terutama terlihat di kota-kota besar seperti Madrid, Barcelona, dan Valencia, yang didorong oleh kombinasi tekanan demografis dan pariwisata yang sedang berkembang pesat. Hal ini menjadikan rumah yang seharusnya menjadi hunian bertransformasi menjadi rumah liburan seperti Airbnb.

"Di Madrid, pusat kota telah mengalami kenaikan sewa sebesar 21% dalam satu tahun, dengan harga yang jarang turun di bawah 2.000 euro (Rp 36 juta) per bulan. Di kota-kota di wilayah metropolitan, sewa sebesar 1.200 euro (Rp 21,6 juta) hingga 1.500 euro (Rp 27 juta) diminta untuk properti tiga kamar tidur.

Kaum Muda Terdampak

Rata-rata, kaum muda di UE meninggalkan rumah orang tua mereka pada usia 26,3 tahun, menurut Eurostat. Spanyol memiliki usia rata-rata tertinggi keempat di blok tersebut, yaitu 30,4 tahun.

"Perumahan menjelaskan 70% ketimpangan di negara ini," kata anggota parlemen dari Partai Sosialis Spanyol (PSOE), Víctor Camino, kepada Euronews. "Ribuan kaum muda membayar hingga 70% dari gaji mereka untuk sewa atau pembelian."

Paula de las Heras, seorang anggota parlemen dari Partai Rakyat Spanyol (PP) di Majelis Madrid, mengatakan bahwa kaum muda telah mengalami masa ekonomi yang sulit selama satu dekade.

"Mereka tidak punya banyak kapasitas untuk menabung, gaji tidak naik," katanya. Untuk mengakses perumahan, diperlukan investasi awal antara 20.000 euro (Rp 360 juta) - 40.000 euro (720 juta), yang tidak terjangkau bagi banyak orang."

Manuver Politik

Pemerintah pusat Spanyol, yang dipimpin oleh PSOE, berkomitmen untuk menegakkan Undang-Undang Perumahan baru negara itu, yang mencakup langkah-langkah seperti pembatasan sewa di daerah yang paling terdampak.

Camino menunjukkan bahwa sewa telah turun di Catalonia tetapi naik di Madrid. Ia mengkritik kota itu karena tidak menerapkan undang-undang pembatasan sewa. Walau begitu, De las Heras membela strategi Madrid, dan mengatakan kota itu mendukung skema pembiayaan untuk membangun ribuan rumah sewa yang terjangkau.

"Kuncinya adalah meningkatkan pasokan perumahan umum, hal ini mencapai 9% dari total perumahan di Madrid, naik dari 1% saat ini," menurut Villalobos dari Federasi Asosiasi Lingkungan Madrid.

"Kita perlu berinvestasi antara 2% dan 3% dari PDB. Rumah kosong harus dikenai pajak sementara penggusuran tanpa alternatif harus dilarang. Solusi untuk perumahan adalah masalah yang memiliki banyak sisi."

PR Bersama Eropa

Krisis perumahan melampaui batas negara, mencerminkan masalah struktural di seluruh UE. Blok tersebut telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi krisis ini. Pada tahun 2021, Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang mengakui perumahan yang layak sebagai hak asasi manusia yang mendasar.

Pada bulan Juli 2024, Ursula von der Leyen, presiden Komisi Eropa, mengumumkan bahwa perumahan akan menjadi prioritas, dengan pembentukan komisaris khusus untuk masalah tersebut. Pada bulan Desember, sebuah komite khusus dibentuk untuk mengusulkan solusi dalam waktu satu tahun.

Sementara lembaga dan pembuat kebijakan mencari jawaban, jutaan warga negara, terutama kaum muda, menghadapi masa depan yang tidak pasti dalam menghadapi pasar perumahan yang tidak terkendali.

"Kita tidak dapat membiarkan masyarakat terbagi antara pemilik banyak yang kaya dan penyewa yang miskin. Solusinya memerlukan kemauan politik dan tindakan terkoordinasi," tambah Camino.

(sef/sef)

Next Article Malapetaka! Banjir Dahsyat Hantam Spanyol, 95 Tewas-Puluhan Hilang