1 hour ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang kian membawa dampak negatif bagi masyarakat, memicu kontroversi di Amerika Serikat (AS) terkait apakah perlu dilakukan moratorium peningkatan AI lanjutan.
Presiden AS Donald Trump secara tegas menilai pengembangan AI tak boleh direm, jika tak ingin AS dikalahkan China. Namun, beberapa politikus Demokrat sepakat dengan bos-bos raksasa teknologi yang meminta AI direm untuk memprioritaskan keamanan masyarakat.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Mike Johnson menilai inovasi AI harus terus melaju, sementara perusahaan teknologi dinilai mampu mengatur diri mereka sendiri.
Ia berpendapat bahwa penerapan moratorium pengembangan AI justru akan mengancam posisi strategis AS dalam percaturan teknologi global melawan China.
"Mereka bisa mengatur diri sendiri. Mereka tidak membutuhkan pemerintah untuk memberi tahu mereka agar memperlambatnya. Jika mereka ingin memperlambatnya, mereka harus melakukannya," ujar Johnson, dikutip dari Reuters, Kamis (17/9/2026).
"Kita tidak bisa melakukan moratorium terhadap pengembangan AI, oke? Karena kemudian kita akan kehilangan keunggulan kita dari China, dan itu memiliki implikasi serius terhadap keamanan nasional bagi setiap keluarga Amerika," lanjutnya.
Johnson juga memproyeksikan bahwa isu krusial terkait AI ini bakal menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington pada akhir September mendatang.
"Saya yakin mereka perlu terus memantau dan membuat komitmen satu sama lain," jelasnya.
Selain itu, ia turut menolak gagasan pembentukan badan lintas negara yang secara khusus bertugas untuk meregulasi perkembangan AI.
Johnson mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Trump pada Senin malam. Pemerintah AS, menurutnya, berencana mengundang para pimpinan puncak dari perusahaan penyedia AI terkemuka ke Gedung Putih dalam sepekan ke depan guna membahas arah perkembangan teknologi tersebut.
Meski menolak keras adanya moratorium, Johnson berpandangan bahwa tata kelola AI tetap membutuhkan pendekatan yang seimbang dan matang. Pemerintah dinilai perlu memastikan kehadiran sistem pengawasan yang efektif tanpa harus mematikan laju inovasi teknologi.
"Saya pikir Anda membutuhkan auditor independen. Saya pikir Anda membutuhkan transparansi dari orang-orang yang mengembangkan ini. Saya pikir ada beberapa ide yang sangat penting yang bisa menjadi pagar pengaman," pungkasnya.
Raksasa Teknologi Minta AI Direm, Tapi 'Takut' China
Akhir pekan lalu, CEO Anthropic Dario Amodei membeberkan kerangka kerja tiga tahap untuk memperlambat pengembangan model AI perbatasan guna menjinakkan risiko. Proposal ini langsung mendapat restu dari CEO OpenAI Sam Altman dan Elon Musk.
Namun, Amodei mengakui bahwa batu sandungan terbesar dari usulannya adalah persaingan sengit antara AS dan China. Dalam wawancara dengan CBS News, ia menyebut benturan kepentingan geopolitik ini sebagai "dilema paling sulit".
"Insentif untuk unggul dan keunggulan militer yang didapat dari AI sangat besar, sehingga kemampuan untuk memverifikasi apakah pihak lawan berbuat curang harus sangat absolut," ujar Amodei. "Itu pekerjaan bertahun-tahun, dan sejujurnya, saya tidak tahu apakah itu mungkin dilakukan."
Di sisi lain, Jacob Coxon, mantan peneliti Anthropic yang mundur dan membunyikan alarm bahaya AI, mendesak Washington untuk tidak berjalan sendiri. Ia menilai koordinasi global mutlak diperlukan agar persaingan dengan China tidak berubah menjadi bumerang yang mematikan.
"Kita butuh koordinasi internasional, kalau tidak, kita hanya akan mengulang perlombaan senjata yang sama dengan China, dan itu sama-sama berbahaya," pungkas Coxon.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
