2 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merancang sistem belanja berbasis marketplace untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil guna membenahi rantai pasok sekaligus menutup celah praktik culas, seperti permainan harga maupun manipulasi kualitas dalam pengadaan logistik dapur.
Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mematangkan konsep pengadaan terstruktur agar seluruh transaksi tercatat secara transparan dan akuntabel.
"Kami sedang mengonsep, jadi belanja-belanjanya itu menggunakan sistem sehingga tidak ada lagi hanky-panky, tidak ada lagi minta kickback, tidak ada lagi pemaksaan, tidak ada lagi beli kualitasnya jelek tapi diakui tinggi, diakui bagus, supaya dia mengambil untung, dan lain sebagainya," ujar Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2026).
Restrukturisasi rantai pasok ini menjadi krusial mengingat adanya disparitas harga komoditas di pasaran yang kerap terlalu murah atau justru terlampau mahal. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap bahan pangan yang masuk ke dapur MBG memenuhi standar mutu dan gizi yang ketat. Dalam hal ini, BGN memprioritaskan pengawasan terhadap tujuh komoditas utama.
"Khususnya adalah tujuh item yang kami prioritaskan: yang pertama beras, enggak boleh pakai SPHP; yang kedua minyak goreng, tidak boleh pakai minyak goreng MinyaKita; yang ketiga ayam, telur, daging, ikan, dan susu," tegasnya.
Ketujuh komoditas tersebut mendapat atensi khusus lantaran bersentuhan langsung dengan kualitas gizi para penerima manfaat. Kesalahan penanganan sekecil apa pun dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi kesehatan anak-anak.
"Kenapa ini menjadi penting? Karena gizi anak-anak ini harus spesial gizi. Kalau penanganan tidak benar, ini menyebabkan gangguan kesehatan, dan target kita untuk mencapai gizi yang baik ini kemudian tidak akan tercapai," imbuh Sudaryono.
Integrasi Data Antardapur dan Zonasi Pasokan
Melalui sistem digital yang sedang disiapkan, BGN juga berencana membangun pusat informasi yang terintegrasi antardapur. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi masuknya vendor atau pemasok nakal yang kedapatan mendistribusikan barang berkualitas buruk agar tidak bisa berpindah melayani dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lainnya.
Sudaryono mencontohkan standarisasi untuk komoditas seperti ayam segar, di mana kriteria mutu dan definisi "segar" harus dirumuskan secara seragam demi menghindari multitafsir antara pihak pemasok dan pengelola dapur.
"Kalau ada yang kasih ayam jelek yang menyebabkan keracunan makanan, misalnya, itu kemudian dari satu SPPG dia bisa jualan di SPPG lainnya karena tidak adanya pusat informasi di antara SPPG," jelasnya.
Selain membangun platform digital, BGN turut merancang sistem zonasi rantai pasok. Konsep ini bahkan telah didiskusikan secara intensif bersama asosiasi peternak ayam dan telur serta para pemangku kepentingan terkait.
Kendati demikian, penerapan sistem khusus ini tidak serta-merta mematikan mekanisme pasar konvensional secara keseluruhan. Untuk komoditas penunjang seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan berbagai jenis rempah lainnya, pengadaannya tetap akan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas.
"Selain tujuh tadi itu, kemudian brambang, bawang, kemudian ketumbar, dan lain sebagainya, itu ya sudah mekanisme pasar saja," kata Sudaryono.
Saat ini, konsep marketplace pengadaan pangan tersebut masih dalam tahap pengkajian mendalam. BGN memperkirakan proses pematangan sistem ini akan memakan waktu sekitar dua hingga empat minggu ke depan.
"Kami sedang kaji. Kami butuh waktu mungkin beberapa minggu, dua ya tiga minggu, satu bulan insyaallah," pungkasnya.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
