2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Kongres Amerika Serikat (AS) kembali memanas. Anggaran yang terus membengkak dan lonjakan inflasi akibat perang melawan Iran telah memicu pemberontakan dari dalam tubuh Partai Republik sendiri terhadap kebijakan Presiden Donald Trump.
Mengutip Al Jazeera, Kamis (17/9/2026), laporan terbaru dari Kantor Anggaran Kongres (CBO) nonpartisan menemukan bahwa perang yang dikobarkan AS terhadap Iran ini semakin memperburuk inflasi dan menguras persediaan amunisi negara.
Selama enam bulan terakhir, biaya perang tercatat telah menembus US$38 miliar (Rp668,8 triliun) dan diprediksi akan terus melonjak sebesar US$3 miliar (Rp52,8 triliun) per bulannya. Bahkan, perang ini diproyeksikan akan mengerek naik inflasi sebesar 0,5 poin persentase pada tiga bulan pertama tahun 2027.
Ironisnya, saat memenangkan masa jabatan kedua di Gedung Putih, Trump sendiri pernah berjanji untuk tidak melibatkan AS dalam perang asing. Jajak pendapat AP-NORC pada bulan Juli lalu juga menegaskan bahwa mayoritas warga Amerika menilai perang di Iran tidak layak untuk diperjuangkan. Fakta-fakta ini secara langsung membebani Partai Republik yang saat ini menguasai DPR dan Senat.
Kondisi ekonomi dan politik yang tertekan ini memaksa para anggota parlemen untuk mengambil tindakan. Tujuh anggota DPR dari Partai Republik, termasuk tiga orang yang baru pertama kali memberikan suara dukungan, nekat membelot demi mendukung resolusi penolakan perang. Ini kemungkinan menjadi pemungutan suara terakhir DPR mengenai perang Iran menjelang pemilihan paruh waktu.
Konflik yang diluncurkan Trump pada 28 Februari ini nyatanya telah berlarut-larut selama nyaris tujuh bulan, yang terus diwarnai aksi saling serang rudal mematikan yang mengacaukan kawasan. Para anggota parlemen kini bersiap pulang pada akhir minggu untuk berkampanye penuh waktu di sisa waktu kurang dari 50 hari, tepat di saat Demokrat tengah berusaha keras merebut kekuasaan dari tangan Republik.
Salah satu anggota Kongres dari Partai Republik asal Iowa, Zach Nunn, membeberkan alasan di balik suara dukungannya terhadap resolusi penghentian perang tersebut.
"Dengan tertutupnya jendela negosiasi, operasi tempur yang berkelanjutan kini memerlukan otorisasi kongres," tuturnya.
"Saya tidak akan mendukung perang terbuka lainnya."
Namun, langkah penolakan ini ditentang keras oleh sesama kader Republik. Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR asal Florida, Brian Mast, mempertanyakan sumber daya militer mana yang ingin ditarik oleh Demokrat dari kawasan Timur Tengah.
"Trump menentang perang selamanya, dan itulah yang sedang dia akhiri," ucap Mast.
"Mereka merupakan ancaman yang terus-menerus terhadap Amerika Serikat. Cukup sudah."
Hingga saat ini, Kongres telah berulang kali mencoba membatasi dan mengubah lintasan tindakan militer pemerintahan Trump, namun belum ada satu pun resolusi yang berhasil lolos hingga ke meja presiden berkat adanya ancaman hak veto. Sebelumnya, DPR telah menyetujui resolusi pembatasan kekuatan perang pada bulan Juni dan melanjutkannya lagi pada bulan Juli.
Senat juga sempat meloloskan resolusi serupa untuk mengakhiri konflik pada percobaan kesepuluhnya. Sayangnya, para senator Republik dengan cepat membatalkan dukungan tersebut keesokan harinya usai dimarahi secara langsung oleh Trump dalam sebuah jamuan makan siang tertutup.
Sebagai informasi, Konstitusi memang memberi presiden otoritas militer sebagai panglima tertinggi negara. Namun, Undang-Undang Kekuatan Perang (War Powers Act) yang dibentuk pasca-konflik Vietnam menetapkan batas waktu yang jauh lebih spesifik. Aturan ini secara hukum mewajibkan adanya persetujuan kongres untuk operasi militer yang berkelanjutan begitu melampaui batas waktu 60 atau 90 hari.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
