Komisi XII DPR Dukung Wacana Pembelian Migas dari AS

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan terhadap langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Khususnya dalam menyesuaikan beberapa kebijakan untuk menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menteri Bahlil menegaskan bahwa rencana Indonesia untuk meningkatkan impor LPG dan minyak mentah dari Amerika Serikat merupakan bagian dari strategi "politik dagang". Langkah tersebut merupakan upaya untuk menanggapi kebijakan proteksionisme perdagangan global, khususnya terkait dengan kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh beberapa negara.

Menurut Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, langkah Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk meningkatkan impor crude oil dan LPG dari AS guna menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral adalah strategi tepat, yang bisa dibawa Delegasi Indonesia dalam perundingan tarif dengan AS.

Selain itu, Bambang menyepakati bahwa impor migas yang akan ditingkatkan dari AS tidak meningkatkan total impor migas nasional. Jumlah impor totalnya tetap, tetapi ada pengadaan migas dari sumber lain yang mungkin porsinya dialihkan ke AS.

Bambang melihat ini merupakan rencana strategis yang diambil pemerintah Indonesia, namun harus memberikan win-win solution bagi semua pihak, baik bagi AS maupun negara lain yang mungkin terdampak karena penyesuaian impor migas Indonesia tersebut. Di mana beberapa negara di kawasan Timur Tengah sudah lama sebagai sumber impor migas Indonesia.

Bambang menjelaskan dalam memenuhi konsumsi nasional LPJ sebesar 8,17 juta ton, Indonesia mengimpor hingga 85% LPG di antaranya berasal dari AS, UEA, Qatar, Arab Saudi, Aljazair, dan lainnya.

"Langkah ini tidak hanya membantu dalam diversifikasi sumber energi, tetapi juga dalam menyeimbangkan perdagangan bilateral dengan AS," jelas Bambang dikutip Minggu (13/4/2025).

"Kami mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Bahlil dalam menjalankan kebijakan Presiden Prabowo menghadapi tantangan perdagangan internasional, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Bambang.

"Komisi XII akan terus memantau perkembangan kebijakan ini dan siap memberikan dukungan serta masukan konstruktif untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil pemerintah dapat memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara," pungkas dia.

(dpu/dpu)

Next Article ExxonMobil Beberkan Proyeksi Terbaru Permintaan & Suplai Energi Dunia