2 hours ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) masih membebani pemegang saham, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero). Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus COO BPI Danantara Dony Oskaria meminta semua pihak untuk bersabar menunggu untuk penyelesaian persoalan utang yang ada.
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2026, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang merupakan konsorsium BUMN yang menjadi pemegang saham langsung KCIC mencatatkan kerugian bersih sebesar Rp5,13 triliun hanya dalam kurun enam bulan pertama tahun ini.
Angka tersebut melebihi total kerugian sepanjang tahun 2025 yang tercatat Rp4,99 triliun, mengindikasikan laju pembengkakan rugi yang jauh lebih cepat dari tahun sebelumnya. Sebagai pemegang saham mayoritas PSBI dengan porsi kepemilikan 58,53%, KAI turut menanggung beban terbesar dari kerugian ini.
PT KAI (Persero) membukukan rugi bersih PSBI/Whoosh yang ditanggung perseroan sebesar Rp3 triliun pada semester pertama 2026 ini.
"Jadi teman-teman perlu tahu ya, mesti dilihat perspektif yang lebih luas mengenai BUMN. Kami yang baru ini sebenarnya menyelesaikan problem-problem yang ada," kata Dony, di kawasan Istana Kepresidenan, Jumat (31/7/2026).
"Problem-problem ini kan sudah ada sebelumnya dengan dimensi yang luar biasa besarnya. Nah tentu kita energinya juga terbatas. Satu-satu harus diberesin, ini belum selesai," tambahnya.
Dia menjelaskan, Danantara juga tengah menangani masalah keuangan PT Pos Indonesia (Persero), PT Adhi Commuter Properti Tbk.
"Itu kan peninggalan yang harus dibereskan pada saat ini. Jadi sabar, satu-satu, saya juga punya keterbatasan energi, keterbatasan waktu. Satu-satu kita rapikan," kata Dony.
Dalam kesempatan itu Dony juga belum bisa membeberkan skema pembenahan hutang kereta cepat yang akan dijalankan pemerintah. Namun dia memastikan bahwa ada rencana pengambilalihan mega proyek yang dibangun bersama konsorsium dari China.
"Insya allah kemungkinan akan dilakukan dengan pola demikian (di-take over pemerintah), akan dihibahkan. Nah karena itu maksud saya satu satu kita bereskan," katanya.
"Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ini akan segera beres," tuturnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
