4 hours ago
7
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto mengakui bahwa sistem Coretax yang digunakan dalam rangka pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak masih belum sempurna.
Namun, dia menegaskan pegawai Pajak benar-benar totalitas dalam bekerja. Seluruh pegawai Pajak di kantor pajak seluruh Indonesia melayani wajib pajak tanpa istirahat hingga akhir pekan, Sabtu dan Minggu.
"Ketika WFH mereka tetap 50%, kapasitas layanan tetap dipertahankan Sabtu, Minggu, juga demikian dan kami juga sudah menjemput pula ke semua korporasi-korporasi yang memang kami deteksi membutuhkan asistensi," kata Bimo, saat sidak di KPP Madya Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).
Pegawai DJP hadir bagi korporasi untuk membantu mereka menyiapkan kelengkapan administratif bagi wajib pajak badan. Oleh karena itu, DJP mempertimbangkan pemberian relaksasi pembebasan sanksi bagi wajib pajak badan alias perusahaan yang telat melaporkan SPT tahunan periode 2025 hingga akhir Mei 2026.
"SPT tahunan PPh badan ini sedang kami olah untuk perpanjangan masa pelaporannya kami akan segera rilis," katanya.
Bimo menjelaskan, alasan dibalik pemberian relaksasi ini untuk memberikan kepastian kepada para wajib pajak untuk betul-betul memanfaatkan periode pelaporan SPT tahunan periode pajak 2025. Terlebih lagi, masih ada penyesuaian sistem Coretax yang telah menjadi instrumen utama tempat pelaporan SPT.
"Jadi mudah-mudahan ini bisa lebih memberikan kepastian pada para wajib pajak dan juga bisa lebih memberikan waktu untuk bisa menyiapkan segala yang perlu dipersiapkan sebagai syarat kelengkapan kebenaran perhitungan dan kelengkapan administratif yang lain untuk penyampaian SPT PPh badan," tuturnya.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
