7 hours ago
1
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Ketika Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kemandirian pangan dan digitalisasi ekonomi rakyat, seharusnya semua pihak berpihak pada negeri sendiri. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya: anggaran besar untuk membangun sistem nasional sering kali bocor ke luar negeri, tersedot oleh lisensi software asing, cloud luar negeri, dan vendor impor yang tidak menumbuhkan kapasitas nasional.
Indonesia sudah memiliki fondasi kuat di dalam negeri: Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai motor distribusi pangan bergizi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBT) dan Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai tulang punggung ekonomi rakyat berbasis teknologi lokal. Apakah mungkin kedua lembaga bentukan ini dapat berlandaskan semangat digital mandiri?
Sistemnya dibuat di dalam negeri, dijalankan di data center nasional, dan didukung tenaga serta teknologi dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 60 persen. Sistem berbasis open source ERP yang jika digunakan KMP bukan sekadar aplikasi keuangan, melainkan platform ekonomi rakyat yang menghubungkan transaksi pangan, pupuk, kesehatan, dan logistik dalam satu sistem terintegrasi.
Semua tercatat otomatis di sistem nasional yang terhubung dengan Military Grade Data Center. Dengan kapasitas ini, koperasi dapat mengelola transaksi rata-rata Rp 1 miliar per bulan atau Rp 12 miliar per tahun. Jika 80 ribu koperasi aktif berjalan, potensi ekonomi digital nasional mencapai Rp 960 triliun per tahun, atau sekitar lima persen dari PDB Indonesia.
BUMN industri pertahanan sanggup membangun enam data center nasional di Cirebon, Bangka, Sulawesi Barat, Halmahera, Atambua, dan Papua dengan kapasitas awal 1 MW yang dapat ditingkatkan hingga 3 MW. Semua berstandar Tier 3 + Military Grade, sepenuhnya dimiliki dan dioperasikan di dalam negeri. Infrastruktur ini diperkuat oleh Wi-Fi 7 TKDN 70 persen, siap diproduksi massal dalam empat bulan, dengan jangkauan 10-100 kilometer dan kecepatan 10 Gbps.
Setiap koperasi dapat terhubung secara mandiri melalui jaringan mesh Wi-Fi 7, 4G/5G Private APN, atau serat optik ke data center nasional. Dalam waktu tiga bulan, sistem ERP nasional berbasis open source siap beroperasi penuh dengan integrasi keuangan, logistik, gizi, dan pelaporan digital. Infrastruktur ini tidak hanya setara global, tetapi juga menjamin kedaulatan data dan efisiensi ekonomi nasional.
Jika digunakan secara penuh, ekosistem BGN dan KMP akan menambah hingga Rp 500 triliun nilai TKDN, menciptakan puluhan ribu lapangan kerja digital, dan memastikan sirkulasi uang berputar di industri dalam negeri.
Inilah makna sejati dari digital sovereignty: bukan membeli, tetapi membangun; bukan tergantung, tetapi berdaulat. Presiden telah menyiapkan arah besar, dan kini giliran seluruh ekosistem memastikan uang rakyat tidak lagi mengalir ke luar negeri. BGN dan KMP membuktikan bahwa digitalisasi tidak harus berarti ketergantungan pada luar negeri.
Infrastruktur, aplikasi, dan jaringan nasional sudah siap, cepat, aman, dan mandiri. Inilah ekonomi merah putih: digital untuk negeri, bukan untuk dibawa pergi. Tanpa sistem digital nasional, koperasi bukan tumbuh tetapi tenggelam. Dengan sistem digital mandiri, koperasi bukan sekadar bertahan, tapi menjadi mesin ekonomi merah putih.
(miq/miq)
