2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Freeport Indonesia akan mengajukan perpanjangan izin operasional tambang atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah 2041 kepada Pemerintah Indonesia pada tahun 2026 ini.
Hal itu mengingat izin operasi tambang PTFI akan berakhir pada 2041 mendatang. Pengajuan perpanjangan izin usaha tambang PTFI ini perlu segera dilakukan demi menjamin kepastian investasi dan keberlanjutan operasi di masa depan.
Dalam laporan resmi Freeport-McMoRan (FCX), PTFI disebut tengah mempersiapkan kematangan administrasi untuk permohonan perpanjangan izin operasi tambang tersebut. Perusahaan terus melanjutkan diskusi dengan pemerintah, terutama setelah rampungnya pembangunan smelter kedua di Gresik, Jawa Timur yang menjadi salah satu syarat utama perpanjangan operasional dari Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK pada 2018 lalu. Pada saat itu, pemerintah memberikan perpanjangan IUPK Freeport hingga 2041.
"PTFI sedang mempersiapkan permohonan perpanjangan jangka panjang yang diharapkan mencakup umur sumber daya dan direncanakan akan diajukan pada tahun 2026," tulis FCX dalam laporannya, dikutip Jumat (23/1/2026).
Jika perpanjangan disetujui, PTFI berkomitmen untuk melakukan kegiatan eksplorasi tambahan, menyusun studi pengembangan lanjutan, serta memperluas cakupan program sosial bagi masyarakat sekitar.
"Perpanjangan tersebut akan memungkinkan kesinambungan operasi berskala besar untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan serta menyediakan peluang pertumbuhan melalui pengembangan sumber daya tambahan di distrik mineral Grasberg yang sangat prospektif," tambah FCX dalam laporannya.
Soal struktur kepemilikan saham pasca 2041, FCX memproyeksikan akan tetap memegang kepemilikan saham sekitar 49% hingga masa kontrak saat ini berakhir pada 2041, sebelum akhirnya porsi tersebut berkurang demi menambah kepemilikan nasional. Kepemilikan saham FCX di PTFI ini diperkirakan akan berkurang 12% setelah 2041 mendatang.
"Mengalihkan tambahan kepemilikan di PTFI kepada Badan Usaha Milik Negara mulai tahun 2042, sehingga kepemilikan FCX setelah 2041 menjadi sekitar 37%," tegas FCX.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan telah bertemu dengan Gubernur Papua Mathius Fakhiri. Pertemuan tersebut salah satunya untuk membahas penyelesaian kepemilikan saham PT Freeport Indonesia sebesar 10% bagi Pemerintah Provinsi Papua.
"Selain beliau Gubernur, juga adalah Ketua Umum Partai Golkar Provinsi Papua Kami membahas beberapa soal, termasuk dalamnya adalah persoalan saham Papua di Freeport yang 10%. Ini dalam waktu dekat kami akan segera menyelesaikan," kata Bahlil ditemui di Gedung DPR RI, dikutip Jumat (23/1/2026).
Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto bersama Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) dan enam Gubernur Papua melakukan pembahasan terkait rencana pelepasan 10% saham PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua.
Hal itu disampaikan Ketua KEPP - OKP Velix Wanggai sesuai menghadiri acara pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
"Ada arahan dari bapak presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport. Terutama 10% yang menjadi hak dari orang asli Papua akan kita bincangkan antara Gubernur-Gubernur di tanah Papua, dan ini masih dalam kerangka anggaran," kata Velix.
Dalam acara itu juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Nantinya rencana divestasi itu akan dilakukan melalui perusahaan yang dibentuk pemerintah provinsi Papua, yaitu PT Papua Divestasi Mandiri.
"Tentunya ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua Divestasi," katanya.
Nantinya hasil RUPS itu akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian maupun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
