9 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meyakini ketentuan baru tentang keharusan marketplace atau e-commerce memungut pajak penghasilan pedagang online tak akan membuat tambahan tekanan inflasi, meskipun dari asosiasi mewanti-wanti adanya potensi pedagang digital menambah beban pajaknya ke konsumen.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, mengatakan potensi inflasi itu dengan sendirinya akan teredam oleh kompetisi terbuka persaingan usaha antar pedagang online di marketplace. Ketika mereka malah membebankan kewajiban pajaknya ke konsumen tentu akan mengurangi daya saingnya sendiri.
"Saya pikir juga tidak semata-mata langsung akan ke arah sana ketika kita menjual suatu barang, kan kita di pasar marketplace juga akan ada kompetisi," kata Yon saat ditemui di Kantor Pusat DJP, seperti dikutip Selasa (15/7/2025).
Selain itu, Yon menekankan, kewajiban pungutan ini bukan hal baru sebatas mempermudah pedagang online untuk menyetorkan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 dari yang selama ini dilakukan secara mandiri ke DJP, menjadi dipungut langsung oleh marketplace tempat mereka berjualan.
" Dan itu kan kita merasa oh ini ada bagian laba yang selama ini memang merupakan tanggung jawab saya untuk saya setor ke negara," ucap Yon.
"Jadi menurut saya sih pilihan itu tidak selalu harus one-on-one. Ketika saya kena pajak terus saya naikin harga barang kan tidak seperti itu juga dinamikanya," tegasnya.
Sebagai informasi, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) melalui siaran pers per hari ini menyinggung soal potensi pengalihan beban pajak para pedagang digital ke konsumen, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.
Dalam siaran pers itu, disebutkan bahwa meskipun pajak dibebankan kepada seller, dalam praktiknya ada potensi beban tersebut diteruskan ke konsumen, tergantung strategi masing-masing penjual.
idEA juga mencatat kebijakan serupa telah diterapkan di beberapa negara seperti India, Meksiko, Filipina, dan Turki. Namun, kondisi ekosistem digital di Indonesia berbeda dan menuntut pendekatan implementasi yang sesuai dengan konteks lokal.
"Kami juga menunggu arahan lebih lanjut, termasuk komunikasi teknis yang komprehensif dari DJP agar pelaku industri dan UMKM dapat menyesuaikan diri dengan baik. Kami terbuka untuk berdialog dan mendorong agar kebijakan ini diterapkan secara adil dan proporsional, tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital nasional," kata Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan dalam siaran pers idEA.
idEA menekankan PMK ini tidak menambah beban pajak baru bagi penjual, melainkan mengalihkan mekanisme pemungutannya ke platform digital. Namun demikian, idEA berharap implementasi di lapangan tetap membawa sejumlah tantangan administratif dan teknis.
"Marketplace memang tidak diwajibkan memverifikasi surat pernyataan omzet dari penjual, namun harus menyediakan sistem yang memungkinkan seller mengunggah dokumen tersebut dan menyampaikannya kepada sistem DJP. Surat tersebut wajib dicetak, ditandatangani, dan bermeterai. Ini memerlukan kesiapan sistem, edukasi, dan komunikasi yang baik kepada para penjual," ucap Budi.
idEA menilai perlu adanya masa transisi yang cukup dan sosialisasi yang menyeluruh, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan administrasi perpajakan berbasis digital. Konsensus Marketplace mengindikasikan perlu waktu setidaknya 1 tahun untuk persiapan ditunjuk sebagai pemungut pajak.
"Kami di idEA baru menerima salinan resmi PMK 37/2025 pada 14 Juli 2025, sehingga saat ini kami masih mempelajari isi detailnya secara menyeluruh. Secara prinsip, kami mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat kepatuhan pajak, termasuk di sektor e-commerce," ujar Budi.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ini Alasan DJP Minta E-Commerce Pungut Pajak Merchant
