1 hour ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang penolakan terhadap ekspansi pusat data (data center) di Amerika Serikat (AS) kian kencang. Tak lagi sekadar adu argumen, kemarahan publik kini pecah hingga memicu penangkapan warga sipil oleh aparat penegak hukum.
Mengutip laporan Futurism, sepanjang tahun 2026 saja telah tercatat sedikitnya 37 aksi penangkapan warga yang menolak pembangunan data center. Tak hanya itu, belakangan ada 12 insiden di mana polisi terpaksa menghadang massa agar tak merangsek mendatangi pejabat daerah.
Fenomena ini terbilang langka. Berbeda dari aksi demonstrasi politik pada umumnya, barisan penolak data center ini datang dari beragam lintas demografi. Mulai dari petani pemilik lahan, guru fisika, kelompok Gen Z, kaum boomer, hingga para orang tua di kawasan sub-perkotaan.
Satu benang merah yang menyatukan mereka, yakni kemuakan atas sikap pejabat publik yang dinilai lebih memprioritaskan kepentingan Big Tech ketimbang mendengarkan suara rakyatnya sendiri.
Salah satu korban 'keganasan' birokrasi ini adalah Pablo Payan (42), seorang manajer pemeliharaan di Indiana. Saat menghadiri forum warga terkait rencana pembangunan data center milik Amazon di Kota Hobart, Payan ditangkap polisi hanya karena menolak menyebutkan nama lengkap sebelum angkat bicara.
"Saya diusir dan ditangkap cuma buat pamer kekuasaan. Mereka ingin menunjukkan kalau hukum ada di pihak mereka, dan kalau warga nekad bersuara, mereka bakal diintimidasi atau dipenjara," tegas Payan kepada Fox32, dikutip dari Futurism, Rabu (6/8/2026).
Bukan 'Ekstremis', Cuma Tepuk Tangan Berujung Diborgol
Pemerintahan Donald Trump beserta jajaran aparat penegak hukum sempat melabeli gerakan ini sebagai aksi "ekstremisme anti-teknologi". Namun kenyataan di lapangan justru berbalik 180 derajat.
Mayoritas demonstrasi berlangsung super damai. Penangkapan warga kerap dipicu oleh dalih pelanggaran administratif yang sangat sepele.
Kasus paling konyol menimpa Lux Claridge, seorang guru fisika di Emporia, Kansas. Claridge mendadak digelandang polisi di tengah rapat umum hanya karena bertepuk tangan mendukung warga lain yang sedang menolak proyek data center seluas 1.000 hektar.
Tepuk tangan Claridge dinilai melanggar aturan sepele pejabat setempat yang melarang peserta rapat 'menjentikkan jari' dan 'bertepuk tangan'.
"Bertepuk tangan itu Hak Amandemen Pertama saya sebagai warga negara. Saya tidak bikin rusuh. Tapi kalau mereka mau mengusir saya cuma gara-gara ini, silakan seret saya keluar!" ungkap Claridge gusar saat diwawancarai 404 Media.
Fenomena ini menjadi sinyal bahaya bagi industri AI global. Ambisi para raksasa teknologi membangun infrastruktur digital secara ugal-ugalan kini mulai berbenturan keras dengan batas kesabaran masyarakat lokal.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
