2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi mengikat kerja sama dagang tarif resiprokal, yang salah satu poin pentingnya adalah pembentukan Council of Trade and Investment, atau Dewan Perdagangan dan Investasi. Forum ini disiapkan sebagai wadah komunikasi untuk mengawal hubungan dagang kedua negara, termasuk jika muncul persoalan di kemudian hari.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai pembentukan dewan tersebut sebagai langkah positif karena memberi ruang penyelesaian masalah secara langsung antara Indonesia dan AS, tanpa harus selalu melibatkan forum internasional.
"Board of Council ya itu bagus, jadi justru untuk memfasilitasi, misalnya ada masalah terkait perdagangan kan bisa diselesaikan secara bilateral ya, maksudnya bagus. Biar perjanjian yang sudah ada ini berjalan dengan baik," kata Budi saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Selama ini, lanjut Budi, banyak sengketa dagang antarnegara yang langsung dibawa ke forum global seperti World Trade Organization (WTO). Melalui dewan tersebut, Indonesia dan AS sepakat memprioritaskan jalur bilateral agar komunikasi lebih cepat dan efektif.
"Board of Council itu kan kalau misalnya sengketa dagang, itu kan banyak yang langsung ke WTO. Jadi ini maksudnya bisa diselesaikan bilateral, jadi memang bagusnya begitu sih," jelasnya.
Budi menegaskan, perjanjian dagang yang telah diteken harus memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Ia optimistis nilai ekspor Indonesia ke AS akan meningkat seiring banyaknya produk Tanah Air yang kini bisa masuk dengan tarif nol persen.
"Target kita harus naik. Karena kan begini, sekarang kan sudah beberapa komoditas 0 persen, komoditas kita itu ya, yang bisa masuk ke sana. Nah otomatis ya, ya seharusnya naik," jelas Budi.
Lebih lanjut, Budi juga mengapresiasi langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai perjanjian dagang internasional, mulai dari kerja sama dengan Uni Eropa, kawasan Eurasia, hingga Kanada dan Amerika Serikat.
Saat ini, katanya, pemerintah tengah memacu proses ratifikasi agar perjanjian dagang tersebut bisa segera dijalankan. Budi menargetkan seluruh tahapan rampung pada 2026 sehingga implementasi di lapangan bisa segera dimulai.
"Saya kira ratifikasi tahun ini mungkin selesai lah. Ini kan masih awal tahun. Jadi bisa tahun ini bisa investasikan 90 hari kan setelah ratifikasi yang benar-benar ya harus kita kejar," pungkasnya.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
