2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Kekayaan para miliarder dunia melonjak tajam hingga mencapai rekor tertinggi baru sebesar US$18,3 triliun (Rp307,44 triliun). Laporan terbaru dari organisasi amal global Oxfam mengungkapkan bahwa kelompok super kaya ini kini tengah memburu kekuasaan demi keuntungan pribadi mereka sendiri.
Berdasarkan laporan yang dirilis pada hari Senin (19/1/2026) jumlah miliarder di seluruh dunia telah melampaui angka 3.000 orang pada tahun lalu. Secara kolektif, pundi-pundi kekayaan mereka mengalami kenaikan signifikan sebesar 16% atau setara dengan US$2,5 triliun (Rp 42.000 triliun).
Oxfam mencatat bahwa sejak tahun 2020, kekayaan para miliarder telah melonjak hingga 81%. Organisasi tersebut mendeskripsikan periode beberapa tahun terakhir sebagai "dekade yang sangat baik bagi para miliarder."
Kondisi ini berbanding terbalik dengan upaya pengentasan kemiskinan global yang justru melambat. Menurut siaran pers Oxfam, tingkat kemiskinan saat ini secara garis besar masih berada pada level yang sama dengan tahun 2019.
Oxfam juga menyoroti bagaimana kaum super kaya sering kali menggunakan kekayaan mereka untuk mengamankan kekuasaan politik dan kepemilikan media.
Laporan tersebut memberikan contoh keterlibatan miliarder Elon Musk dalam pemerintahan Amerika Serikat (AS) pada awal 2025, kepemilikan Jeff Bezos atas The Washington Post, serta akuisisi situs berita Prancis CNews oleh miliarder Vincent Bollore.
"Pengaruh luar biasa yang dimiliki kaum super kaya terhadap politisi, ekonomi, dan media kita telah memperdalam ketimpangan dan membuat kita jauh menyimpang dari jalur penanggulangan kemiskinan," kata Direktur Eksekutif Oxfam, Amitabh Behar, dalam laporan berjudul "Resisting the Rule of the Rich: Protecting Freedom from Billionaire Power."
Sejak 2014, Oxfam rutin merilis laporan ketimpangan bertepatan dengan pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Tahun lalu, Oxfam memprediksi dunia akan melihat setidaknya lima triliuner (pemilik kekayaan US$1.000 miliar) dalam satu dekade ke depan dan mendesak adanya kebijakan pajak global untuk memastikan orang kaya membayar bagian yang adil.
Pertemuan Davos tahun ini dimulai pada hari Senin dan dihadiri oleh sekitar 65 kepala negara serta 850 CEO perusahaan. Presiden AS Donald Trump dijadwalkan akan memberikan pidato di hadapan para delegasi pada Rabu.
"Kesenjangan yang makin lebar antara orang kaya dan masyarakat lainnya menciptakan defisit politik yang sangat berbahaya dan tidak berkelanjutan," tegas Behar.
Menurut Behar, banyak pemerintah mengambil keputusan yang salah dengan memanjakan para elit dan membela kekayaan, sementara di sisi lain menekan hak-hak rakyat serta mengabaikan kemarahan warga atas biaya hidup yang semakin tidak terjangkau dan tidak tertahankan.
Di Amerika Serikat sendiri, kebijakan "Big Beautiful Bill" yang diperkenalkan Trump pada 2025 memberikan beberapa keringanan pajak bagi orang kaya. Mereka yang berpenghasilan US$1 juta (Rp16,8 miliar) ke atas merasakan peningkatan pendapatan sekitar 3%.
Sementara itu, laporan tahun 2023 dari Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity menyebutkan bahwa mayoritas warga Amerika tidak lagi mampu membiayai "kualitas hidup minimal." Data sensus AS yang diterbitkan September lalu juga menunjukkan sekitar 10% warga Amerika hidup dalam kemiskinan pada tahun 2024.
Menanggapi situasi ini, Oxfam mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk menyusun rencana nasional pengurangan ketimpangan. Hal ini termasuk memberikan pajak yang lebih besar kepada kaum super kaya untuk membatasi kekuasaan mereka, memprioritaskan "dinding api" yang lebih kuat antara politik dan kekayaan, serta memberikan perlindungan yang lebih kokoh bagi kebebasan berekspresi.
Laporan ketimpangan ini muncul di tengah situasi global yang memanas, di mana lebih dari 2.500 orang dilaporkan tewas di Iran sejak protes terhadap krisis ekonomi yang berkepanjangan dimulai bulan lalu. Oxfam mencatat ada lebih dari 140 protes anti-pemerintah yang "signifikan" di 68 negara sepanjang tahun lalu, yang biasanya dihadapi oleh pihak berwenang dengan kekerasan.
"Menjadi miskin secara ekonomi menciptakan kelaparan. Menjadi miskin secara politik menciptakan kemarahan," ujar Behar.
Laporan tersebut juga menyindir negara-negara kaya yang justru memangkas bantuan internasional lebih dalam dan lebih cepat dari sebelumnya. Oxfam memperingatkan bahwa pemotongan bantuan ini, termasuk penutupan USAID, dapat menyebabkan tambahan 14 juta kematian pada tahun 2030 mendatang.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
