Cerita Trenggono Panas Dingin Dicecar Uni Eropa Soal Ikan RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku pernah dibuat tak berkutik saat mendapat pertanyaan dari perwakilan Uni Eropa soal kebijakan perikanan Indonesia. Hal itu ia sampaikan secara blak-blakan dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (22/4//2025).

"Kalau kami ke luar negeri, sebenarnya saya berharap betul dapat masukan dari Uni Eropa. Apa klaimnya mereka terhadap kita? Waktu saya datang ditanya, kenapa penangkapan ikan terukur nggak dijalanin? Aduh, saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab," kata Trenggono di hadapan anggota dewan.

Perlu diketahui, penangkapan ikan terukur merupakan program yang tengah didorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertujuan mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan dengan membatasi jumlah ikan yang ditangkap, menjaga kelestarian ekosistem laut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan.

"Dia bilang gini, 'kenapa saya nggak mau ngambil dari kalian? Kalian barbar cara tangkapannya'. Saya selalu menyatakan bahwa kami sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saya butuh traceability, atau ketertelusuran ikan. Nangkepnya di laut mana, mendaratnya di mana. Dan itu berapa lama waktunya. Itu banyak hal yang diminta. Karena di laut tertentu barangkali sudah overfishing, mereka nggak mau," ujarnya.

Meski mendapat banyak tekanan, Trenggono menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan di sektor kelautan. Namun ia menegaskan, upaya tersebut tak akan berhasil tanpa dukungan politis dan anggaran yang memadai.

"Tapi kalau kami tidak mendapat dukungan politis dari Bapak/Ibu anggota Komisi IV DPR RI, tentu kami tidak bisa. Pasti tidak akan bisa. Itu nomor satu," ujarnya.

Selain dukungan kebijakan, Trenggono juga mengeluhkan minimnya infrastruktur. Ia menilai kondisi pelabuhan perikanan di Indonesia masih jauh dari layak.

"Idealnya itu ada ecofishing port. Artinya, pelabuhan yang bersih, yang tertata dengan baik. Tapi hampir seluruh pelabuhan kita bau. Bapak/Ibu kalau pergi ke Muara Baru saja, pasti kan tutup hidung," ucap dia.

Guna membenahi kondisi itu, KKP mencoba memanfaatkan pinjaman dan hibah dari luar negeri. Ia mencontohkan proyek hibah dari Jepang melalui JICA untuk pembangunan pelabuhan di Sabang, Moa, Morotai, hingga Natuna dengan total nilai sekitar Rp600 miliar.

Namun Trenggono sadar, hibah tidak bisa menjadi satu-satunya tumpuan. "Yang lainnya, nggak mungkin kita minta hibah terus. Ya tentu dengan cara pinjaman. Dengan cara pinjaman, di situ nanti tenaga kerja akan menambah tenaga kerja baru. Akan ada industri yang hadir di situ," jelasnya.

Ia juga menyinggung soal kapal nelayan yang masih perlu dimodernisasi. "Bahkan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) mengatakan, melalui Koperasi Merah Putih, sedapat mungkin nanti setiap koperasi pesisir diberikan kapal yang baru. Untuk kapal yang lebih modern, tidak seperti yang sekarang, kapalnya agak kotor dan sebagainya," imbuh dia.

Kapal Pengawas Perikanan Minim

Adapun soal pengawasan laut, Trenggono tak menutup mata. Ia mengakui Indonesia masih sangat lemah dalam hal itu, dengan armada pengawas yang minim.

"Pengawasan kita cuma sekian hari, kapalnya juga kurang. Luasan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kapal pengawas kita cuma 29 unit. Idealnya adalah 70 unit," tuturnya.

Ia juga menjelaskan, kapal pengawas yang ada sebagian besar belum dilengkapi teknologi canggih. Untuk memperkuat pengawasan, KKP mengajukan pinjaman luar negeri guna membangun 10 kapal pengawas modern.

"Menurut penilaian dari Kementerian Keuangan, yang terbaik itu dari Spanyol. Untuk 10 kapal, 4 dibangun di Spanyol, 6 dibangun di Indonesia," ungkap Trenggono.

Kendati demikian, proyek kapal pengawas tersebut, katanya, masih dalam tahap awal. "Kapan dimulai? Sekarang sedang proses, mungkin baru mulai di tahun 2026," pungkasnya.

(dce)

Next Article Zulhas Pimpin Rapat Bahas Irigasi Sampai Impor Garam, Begini Hasilnya