5 hours ago
9
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengumumkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), termasuk temuan masalah signifikan yang strategis bagi negara.
Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, ada beberapa permasalahan signifikan yang memerlukan perhatian bersama, mulai dari masalah ketahanan energi, seperti pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan liquid petroleum gas (LPG) yang belum memadai.
"Pada pemeriksaan atas ketahanan energi sektor minyak dan gas bumi ditemukan permasalahan belum memadainya pemenuhan cadangan energi dari BBM dan LPG sebagaimana yang diamanatkan pada kebijakan energi nasional yang dapat mempengaruhi efektifitas upaya pemerintah dalam mencapai target ketahanan energi sektor migas," kata Isma Yatun di Ruang Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Meski begitu, terkait permasalahan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pemerintah sudah mengamankan pasokan minyak mentah RI sampai Desember 2026.
Hal ini terutama setelah dilakukannya pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin (13/4/2026) di Rusia.
"Untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember insya Allah sudah aman. Jadi kita nggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi daripada kilang kita," tuturnya saat ditemui usai Rapat Terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Kamis (16/4/2026).
Selain itu, menurut Bahlil, pihaknya juga terus melakukan komunikasi intensif terkait dengan pasokan LPG untuk Indonesia dari Rusia. Seperti diketahui, Indonesia mengimpor LPG sekitar 7 juta ton setiap tahun.
"Selain itu, kita juga melakukan komunikasi terkait dengan LPG. Kita tahu bahwa LPG kita kurang lebih sekitar 7 juta ton setiap tahun kita impor dan sekarang kita lakukan diversifikasi dan insya Allah kita juga akan mendapat support, tetapi yang ini masih butuh perjuangan masih butuh komunikasi dua atau tiga tahap, tapi kalau crude-nya saya pikir udah udah hampir final," katanya.
Selain masalah ketahanan energi, Isma Yatun mengungkapkan, masalah terkait pasokan pupuk juga ia sebut masih belum efisien, karena konsumsi gas untuk pabrik amonia PT Pupuk Indonesia (Persero) masih lebih tinggi dari standar, akibat usia pabrik yang sudah tua.
"Pada pemeriksaan atas kebijakan tata kelola dan ketersediaan pupuk ditemukan permasalahan inefisiensi yakni rata-rata rasio konsumsi gas untuk pabrik amonia PT Pupuk Indonesia Persero yang lebih tinggi dari standar karena faktor usia pabrik yang sudah tua, pemeliharaan pabrik yang tidak memadai, dan jumlah hari downtime pabrik yang tinggi," paparnya.
Selanjutnya, ialah masalah terkait pendapatan biaya dan investasi pada BUMN bank yang mengelola proyek perumahan yang masih berisiko. Terutama karena kelemahan monitoring pengawasan dokumen kredit.
"Pada pemeriksaan pendapatan biaya dan investasi BUMN ditemukan antara lain kelemahan monitoring pengawasan dokumen kredit dan ketidakhati-hatian atas pengelolaan KPR sehingga berpotensi merugikan BTN dan atas penyelesaian sertifikat yang berlarut-larut," tegas Isma Yatun.
Terakhir, dari hasil pemeriksaan atas bagi hasil proyek minyak dan gas bumi alias migas pada SKK Migas, K3S Petronas, K3S Ketapang II, dan K3S PT Pertamina EP ditemukan masalah biaya operasional sebesar Rp 2,17 triliun yang seharusnya tidak dapat dibebankan sebagai cost recovery.
Dari hasil temuan itu, BPK kata Isma Yatun juga telah BPK telah memberikan sebanyak 785.257 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa dengan persentase yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi 80,5%.
Dari tindak lanjut atas rekomendasi tersebut BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara, daerah, atau perusahaan atas hasil pemeriksaan 2025 hingga semester I-2025 sebesar 161,72 triliun dengan Rp 3,15 triliun di antaranya berasal dari hasil pemeriksaan Semester I-2025.
(arj/mij)
Add
as a preferred
source on Google
