Belajar dari Australia-Portugal: Ini Cara Pulihkan Hutan yang Terbakar

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai salah satu kejadian bencana yang mendominasi pada tahun ini.

Kebakaran antara lain dilaporkan di Jombang, Subang, Toli-Toli, dan Klaten. Beberapa hari sebelumnya, pemerintah juga memperkuat operasi terpadu pengendalian karhutla di Kalimantan dan Sumatra karena peningkatan hotspot serta kabut asap.

Respons pemerintah saat ini cukup luas. Pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan, operasi pemadaman darat, helikopter water bombing, patroli udara, pemantauan hotspot melalui SiPongi, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). BNPB menetapkan enam wilayah prioritas operasi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Langkah tersebut menunjukkan Indonesia sudah memiliki berbagai instrumen penanganan karhutla.

Namun, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa pengendalian kebakaran tidak cukup mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Pencegahan, pengelolaan lahan, teknologi, regulasi, hingga penegakan hukum perlu berjalan sebagai sistem yang satu kesatuan.

Australia: Belajar Mengelola Api Sebelum Membesar

Australia menjadi salah satu negara dengan pengalaman paling panjang menghadapi kebakaran hutan berskala besar.

Pada musim Black Summer 2019-2020, lebih dari 10,3 juta hektare bushland dan hutan alami terbakar, merusak habitat, permukiman, serta aktivitas ekonomi di berbagai negara bagian.

Setelah kebakaran, Australia tidak hanya membangun kembali wilayah terdampak, tetapi juga menjalankan pemulihan ekosistem secara khusus.

Pemerintah mengalokasikan lebih dari A$200 juta untuk pemulihan satwa liar dan habitat, termasuk penilaian cepat terhadap ratusan spesies dan ekosistem terdampak, restorasi habitat, pengendalian spesies invasif, serta perlindungan kawasan yang masih menjadi tempat berlindung satwa.

Pemulihan kemudian dibarengi upaya mengurangi risiko kebakaran berikutnya. Australia memperkuat pengelolaan vegetasi melalui prescribed burning dan cultural burning, yakni praktik pengelolaan api berbasis pengetahuan masyarakat adat.

Bagi Indonesia, pelajarannya bukan meniru pembakaran terkendali secara langsung, terutama di lahan gambut, tetapi memastikan restorasi pascakebakaran sekaligus membuat ekosistem lebih tahan terhadap kebakaran berikutnya.

California, AS: Menang di Menit-Menit Petama

Berbeda dengan Australia yang banyak menekankan pemulihan ekosistem, California memanfaatkan teknologi untuk menentukan seberapa parah kerusakan dan risiko yang masih tersisa setelah api padam.

Salah satu teknologi yang digunakan adalah Burned Area Reflectance Classification (BARC), metode pemetaan berbasis satelit untuk menilai tingkat keparahan kerusakan kebakaran terhadap vegetasi dan tanah.

Dengan membandingkan citra sebelum dan sesudah kebakaran, BARC membantu mengidentifikasi area dengan kerusakan ringan hingga berat.

California juga memanfaatkan AVIRIS-3, sensor pencitraan spektral milik NASA JPL yang dapat memetakan abu, kondisi permukaan, dan perubahan material pascakebakaran secara lebih detail.

Sementara X-band radar digunakan untuk memantau intensitas hujan di wilayah bekas terbakar, karena kawasan tersebut lebih rentan terhadap banjir bandang dan aliran material lumpur dan batu (debris flow). Drone dengan LiDAR kemudian dapat memetakan perubahan topografi dan memperkirakan jalur material yang berpotensi bergerak setelah hujan.

Bagi Indonesia, teknologi secanggih California mungkin belum seluruhnya ekonomis untuk diterapkan. Namun, pemetaan yang lebih rinci terhadap kerusakan vegetasi dan tanah, risiko erosi, serta potensi debris flow dapat membantu pemerintah menentukan prioritas restorasi pascakebakaran dengan lebih tepat.

Portugal: Regulasi Jadi Tulang Punggung Penanganan Wildfire

Portugal memang bukan negara dengan kebakaran hutan terbesar di dunia. Namun, di Eropa, negara ini termasuk yang paling rentan terhadap wildfire. Pada 2017, kebakaran besar menewaskan lebih dari 100 orang dan menjadi titik balik reformasi sistem pengendalian kebakaran Portugal.

Setelah itu, Portugal membentuk Integrated Rural Fire Management System (IRFMS) yang menyatukan seluruh siklus penanganan kebakaran, mulai dari perencanaan, persiapan, pencegahan, pra-pemadaman, pemadaman dan pertolongan, hingga pemulihan pascakebakaran.

Pemerintah juga membentuk Agency for Integrated Rural Fire Management (AGIF) sebagai koordinator, dengan melibatkan otoritas perlindungan sipil, lembaga kehutanan, aparat keamanan, pemerintah regional dan lokal, hingga kementerian terkait dalam satu kerangka kerja.

Regulasinya kemudian diperketat melalui kewajiban pengelolaan vegetasi hingga 50 meter di sekitar bangunan terisolasi dan 100 meter dari permukiman, peningkatan penalti, serta standar bangunan yang lebih tahan terhadap wildfire.

Dari sisi anggaran, belanja pengelolaan kebakaran meningkat dari €143 juta atau sekitar Rp2,96 triliun (€1 = Rp20.678) pada 2017 menjadi €638 juta atau sekitar Rp13,19 triliun pada 2024, dengan lebih dari separuh anggaran 2024 diarahkan untuk pencegahan.

Hasilnya mulai terlihat dari kemampuan respons. Pada 2024, sekitar 92% kebakaran berhasil dipadamkan dalam waktu 90 menit, naik dari 79% pada 2017.

Apa yang Bisa Dipelajari Indonesia?

Pengalaman Australia, California, dan Portugal menunjukkan bahwa pemulihan pascakebakaran tidak cukup berhenti pada pemadaman dan rehabilitasi sementara. 

Australia menekankan pemulihan ekosistem dan pengelolaan risiko sebelum musim kebakaran. California mengandalkan teknologi untuk memetakan kerusakan vegetasi dan tanah secara lebih presisi. Sementara Portugal membangun framework yang menyatukan pencegahan, respons, pemulihan, stakeholder, dan anggaran dalam satu sistem.

Bagi Indonesia, pelajarannya adalah memperkuat restorasi berbasis kondisi ekosistem, pemetaan kerusakan yang lebih detail, koordinasi antarlembaga, serta alokasi anggaran yang lebih besar untuk pencegahan. Namun, semua itu tetap membutuhkan penegakan hukum yang konsisten, terutama terhadap pembakaran ilegal dan pelanggaran pengelolaan lahan.

(Salma Laiqa/slm)