3 months ago
26
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk tahun 2025 dengan nilai total anggaran mencapai Rp2,2 triliun. Dana tersebut sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melalui skema anggaran biaya tambahan (ABT).
Hal itu disampaikan langsung oleh Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Trian Yunanda dalam acara Morning Sea di Auditorium Tuna KKP, Jakarta, Senin (16/6/2025).
"Kami sekarang ini sedang marathon pembahasan dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Per hari ini ada tim yang sedang bekerja untuk menyusun detail desain dan rencana anggaran biaya KNMP (Kampung Nelayan Merah Putih)," kata Trian.
Ia menyebut, jika semua proses berjalan sesuai rencana, maka kontrak proyek pembangunan bisa dilakukan pada Juli 2025.
"Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat sesuai dengan rencana, mudah-mudahan bulan Juli ini kita bisa kontrak. Artinya, anggaran juga sudah tersedia, termasuk tentunya kaitannya dengan rincian output yang diperlukan. Demikian prasyarat untuk proses pengadaan barang dan jasa yang bisa kita lakukan," ujarnya.
Menurut Trian, sumber anggaran pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih berasal dari alokasi anggaran biaya tambahan, bukan dari pagu anggaran KKP yang ditetapkan DPR RI sebelumnya.
"Anggaran ini nanti dari anggaran biaya tambahan. Jadi, ada proses sendiri di situ, di mana ada berbagai persyaratan teknis yang kita siapkan. Kita harapkan persyaratan teknis minggu ini sudah selesai," terang dia.
Tanpa Ganti Rugi
Trian juga memberi gambaran, satu kampung nelayan diproyeksikan menelan biaya sekitar Rp22 miliar. "Totalnya sudah tahu? Rp22 miliar dikali 100 lokasi KNMP, yakni Rp2,2 triliun," ungkapnya.
Sebagai contoh, kata dia, KKP sebelumnya telah membangun kampung nelayan modern di Desa Samber Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua, yang memakan anggaran sekitar Rp20 miliar. Proyek itu rampung dalam waktu tiga bulan dan kini dijadikan acuan dalam pembangunan di lokasi-lokasi lainnya.
"Kami telah membangun kampung nelayan modern di Biak dengan anggaran Rp20 miliar yang menjadi acuan anggaran per lokasi, itu kita lakukan selama 3 bulan. Namun ini 100 lokasi dari asumsi tim kami dalam waktu empat bulan dengan perencanaan betul-betul matang. Proses seleksi ini secara paralel kita penyiapan pradesain," bebernya.
Adapun terkait kepemilikan lahan, Trian menegaskan tidak ada sistem pembayaran ganti rugi karena lahan proyek Kampung Nelayan Merah Putih merupakan milik warga. "Oh nggak, itu kan punya masyarakat, mereka yang memiliki aset tersebut," katanya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article
Video: Menteri KKP Minta DPR Buka Blokir Anggaran
