2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengadakan pertemuan dengan Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri. Pertemuan itu berlangsung pada Rabu (21/1/2026) di Kantor Kementerian ESDM.
Belum ada detil yang menjelaskan apa yang dibahas dalam pertemuan Bahlil dengan Mathius Derek. Namun, berdasarkan instagram resminya Bahlil @bahlillahadalia menyatakan.
"Kemarin saya menerima Gubernur Papua Bapak Mathius Derek Fakhiri di Kantor Kementerian ESDM. Kami berdiskusi dan berkoordinasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," terang Bahlil dalam instagramnya, dikutip Kamis (22/1/2026).
Sebagaimana diketahui sebelumnya, pada 16 Desember 2025, enam Gubernur Papua bersama dengan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP-OKP) juga sempat melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Pertemuan itu diantaranya membahas terkait dengan penambahan saham milik PT Freeport Indonesia (PTFI).
Ketua KEPP - OKP Velix Wanggai sebelumnya menyatakan, bahwa arahan dari Presiden Prabowo, untuk membahas mengenai skema divestasi saham Freeport tersebut. "Terutama 10% yang menjadi hak dari orang asli Papua akan kita bincangkan antara Gubernur-Gubernur di tanah Papua, dan ini masih dalam kerangka anggaran," kata Velix.
Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan para Gubernur Papua serta KEEP Otonomi Khusus Papua itu juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Kelak, rencana divestasi itu akan dilakukan melalui perusahaan yang dibentuk pemerintah provinsi Papua, yaitu PT Papua Divestasi Mandiri. "Tentunya ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua Divestasi," katanya.
Nantinya hasil RUPS itu akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian maupun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Sebelumnya Felix menjelaskan ada 5 poin lain yang menjadi arahan dari presiden dalam pertemuan itu. Yaitu pertama pemetaan agenda strategis dalam rencana induk pembangunan Papua.
Kedua, terkait penambahan anggaran untuk Otonomi Khusus (Otsus) Papua menjadi Rp 12 triliun dari Rp 12 triliun. Meski dipesankan secara tegas mengupayakan tata kelola APBD yang berkualitas dan tidak bocor.
Ketiga, penataan regulasi yang memecahkan persalahan yang ada. Keempat terkait kerangka kelembagaan, dan kelima, pengembangan sumber daya manusia di Papua.
"Tentang aspek pendidikan, tentang sekolah rakyat, arahan beliau langsung untuk penanganan 700-an ribu anak-anak yang belum bersekolah di Papua, kemudian juga tentang sekolah unggulan terintegrasi, rumah sakit unggulan di berbagai 4 daerah otonom baru, dan juga sekitar 24 rumah sakit unggulan di tanah Papua," kata Felix.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
