2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara mengenai impor kendaraan pikap dari India untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih. Pihaknya masih melakukan pengecekan terkait impor itu.
Diketahui PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) melakukan kontrak pengadaan sekitar 105.000 unit kendaraan niaga berupa pikap dan truk buatan pabrikan otomotif India. Sebanyak 35.000 unit dipasok dari Mahindra & Mahindra, sedangkan 70.000 unit dari Tata Motors lewat PT Tata Motors Distribusi Indonesia.
"Aku cek dulu ya angka-angkanya," kata Prasetyo, di Kantor Kementerian Koordinator bidang Pangan, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Namun Prasetyo juga belum mau membeberkan lebih lanjut terkait hal ini. Meski Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan bahwa Indonesia sudah bisa melakukan produksi pickup dengan kapasitas yang diinginkan.
Agus Gumiwang juga menerangkan bahwa saat ini industri otomotif nasiona telah memiliki kemampuan produksi kendaraan pickup dengan kapasitas sekitar 1 juta unit per tahun. Melalui produsen PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Mitsubishi Motor Karama Yudha Indonesia, PT Suzuki Indomobil Motor, PT SGMW Motor Indonesia, dan PT Sokonindo Automobile.
"Dengan kapasitas tersebut industri kendaraan pickup dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia di tingkat global," kata Agus Gumiwang, dalam keterangan resmi, dikutip Senin (23/2/2026).
Dia mengatakan bahwa penguatan produksi di dalam negeri memiliki dampak yang signifikan bagi Indonesia. Sebagai contoh
apabila pengadaan pickup sebesar 70.000 unit dipenuhi dari dalam negeri, maka akan memberikan dampak positif kurang lebih mencapai Rp 27 triliun.
Alasan Impor Pikap Asal India
Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota menjelaskan, dalam pembangunan pengadaan sarana dan prasarana KDKMP, pihaknya fokus menerapkan prinsip efisiensi, efektif, dan tepat guna. Termasuk dalam hal ini, pengadaan kendaraan untuk KDKMP. Hal itu, ujar dia, sebagai pelaksanaan amanah Presiden Prabowo Subianto.
Selain efisiensi, kata Joao, dalam pengadaan sarana dan prasarana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pihaknya menekankan prinsip fairness atau kewajaran/ keadilan.
Dalam hal ini, imbuh dia, mobil-mobil yang digunakan mampu dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat di desa-desa KDKMP. Mobil-mobil terbaik yang akan digunakan sebagai sarana logistik secara maksimal, teruji, dengan harga yang adil (fair).
"Kita pastikan, pada saat nanti, masyarakat akan memiliki harga yang paling fair untuk mereka. Karena fair itu sangat penting bagi masyarakat ke depan. Mereka akan memiliki pilihan lebih banyak, kita berikan masyarakat pilihan," katanya kepada CNBC Indonesia, Jumat (20/2/2026).
"Silahkan para produsen berkompetisi secara fair juga. Sehingga uang mereka (masyarakat) memberikan nilai yang maksimal terhadap produktif yang akan mereka dapat nanti," sambung Joao.
Alasan lain, jelas Joao, karena produksi lokal juga sudah habis.
"Jadi, bisa dibilang hampir semua produk nasional sudah habis. Dari Mitsubishi, dari Hino maupun dari Isuzu. Ketika mereka tidak bisa men-supply lagi baru kita datangkan dari Tata. Supaya tujuan kegiatan ini bisa juga tercapai," ungkapnya.
Joao mengakui bahwa nilai kontrak pengadaan itu mencapai Rp 24,66 triliun. Menurutnya nilai itu bisa saja akan lebih besar jika menggunakan produksi dalam negeri.
Bahkan dia menjelaskan harganya bisa lebih murah 50% dari yang ada di pasaran di Indonesia saat ini. Meski dia belum bisa membeberkan detail karena terikat dalam perjanjian kerahasiaan (NDA).
"Kami mendatangkan NDA dengan perusahaan Mahindra maupun dengan Tata. Karena kita beli dalam bulk, dalam jumlah yang banyak, harganya hampir 50% lebih murah daripada produk 4x4 yang beredar sekarang di pasaran di Indonesia. Jadi itu yang menjadi salah satu patokan kami," ungkap Joao.
(hoi/hoi)
Add
as a preferred
source on Google
