4 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Aparat kepolisian Kenya menembak mati seorang demonstran di tengah gelombang aksi unjuk rasa masif yang melanda kota Nanyuki awal pekan ini. Kerusuhan berdarah ini meletus setelah ratusan warga turun ke jalan untuk menentang keras proyek pembangunan pusat karantina Ebola milik Amerika Serikat yang ditempatkan di pangkalan angkatan udara Kenya.
Mengutip CNBC International, Kamis (11/6/2026), sejumlah saksi mata dan pemimpin aksi menyatakan korban tewas seketika di lokasi kejadian akibat menderita luka tembak yang sangat parah di bagian kepala. Pihak Komisi Hak Asasi Manusia Kenya atau KHRC melaporkan bahwa aparat keamanan kepolisian yang menggunakan penutup wajah sengaja melepaskan tembakan peluru tajam ke arah kerumunan massa serta melakukan penangkapan secara sewenang-wenang terhadap belasan demonstran.
"Petugas kepolisian berkerudung... menembakkan peluru tajam dan menangkap secara sewenang-wenang 19 pengunjuk rasa," tegas pihak KHRC melalui pernyataan tertulis resmi mereka di media sosial X mengenai tindakan represif aparat keamanan di lapangan.
Rencana pembangunan fasilitas karantina berkapasitas 50 tempat tidur di Pangkalan Udara Laikipia tersebut telah memicu kemarahan besar dari masyarakat Kenya. Warga menuduh pemerintah Amerika Serikat sengaja memindahkan risiko penyebaran wabah mematikan itu ke wilayah mereka. Penolakan ini mencuat setelah wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda dilaporkan telah menembus 500 kasus konfirmasi dengan korban meninggal dunia mencapai 100 orang.
Tindakan brutal aparat dalam membubarkan massa yang membawa bendera Kenya dan simbol penolakan Ebola tersebut langsung memicu ketegangan politik yang hebat di dalam negeri. Para demonstran melayangkan protes keras karena keberadaan pusat karantina ini dinilai telah menghancurkan sektor pariwisata lokal di sekitar kawasan Gunung Kenya.
"Pesan saya adalah ini: Laikipia bukanlah tempat pembuangan sampah dan suara kami harus didengar," ketus salah satu demonstran wanita bernama Priscilla Imani dengan penuh kemarahan.
Aksi penolakan ini juga didukung oleh keputusan hukum di mana seorang hakim pengadilan tinggi setempat sebenarnya telah dua kali mengeluarkan perintah resmi untuk membekukan proyek tersebut. Pengadilan bahkan memberikan tenggat waktu satu minggu bagi pemerintah Kenya untuk membuka seluruh draf perjanjian dan protokol operasional karantina dengan pihak Amerika Serikat namun instruksi tersebut diabaikan.
Data satelit dan laporan diplomatik justru menunjukkan pesawat-pesawat militer Amerika Serikat tetap aktif menerbangkan personel serta logistik ke dalam pangkalan udara. Rangkaian tenda putih berukuran besar dilaporkan terus dibangun di atas lahan seluas 4,5 hektare di dalam area militer tersebut.
Langkah sepihak ini diambil setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan kebijakan sangat ketat yang melarang keras seluruh pasien terindikasi Ebola untuk memasuki wilayah teritorial negaranya. Fasilitas di Kenya ini sengaja dipersiapkan khusus untuk mengisolasi warga negara Amerika Serikat yang telah terpapar virus Ebola di Afrika Tengah sebelum mereka menunjukkan gejala klinis.
Gelombang kemarahan masyarakat di jalanan akhirnya berbalik menyasar kepemimpinan politik di dalam negeri. Massa yang mengamuk mulai meneriakkan slogan untuk melengserkan Presiden Kenya William Ruto karena dinilai telah mengorbankan keselamatan rakyatnya sendiri demi kepentingan politik luar negeri bersama Washington.
(tps/sef/luc)
Add
as a preferred
source on Google
