2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Iran menolak mengekspor sekitar 300 kilogram persediaan uraniumnya. Meski demikian, Teheran bersedia menurunkan tingkat kemurniannya di bawah pengawasan badan pengawas nuklir PBB, International Atomic Energy Agency.
Melansir The Guardian, Minggu (22/2/2026), proposal ini akan menjadi inti tawaran yang segera diajukan Iran kepada Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan.
Langkah tersebut muncul saat Presiden AS, Donald Trump, mempertimbangkan apakah akan menggunakan penumpukan besar kekuatan angkatan laut AS di Timur Tengah untuk menyerang Iran. Keputusan Washington disebut sangat bergantung pada isi proposal terbaru dari Teheran.
Iran diketahui memiliki stok uranium yang telah diperkaya hingga 60%, mendekati tingkat senjata. Namun, Teheran menyatakan bersedia menurunkan kadar pengayaan tersebut menjadi 20% atau lebih rendah sebagai bentuk kompromi.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa tidak ada tuntutan dari AS agar Iran sepenuhnya menghentikan pengayaan uranium di dalam negeri. Menurutnya, fokus pembahasan lebih pada tingkat kemurnian uranium dan jumlah sentrifugal yang diizinkan beroperasi.
Sempat muncul wacana agar stok uranium Iran dikirim ke Rusia dan program pengayaan domestik dihubungkan dengan konsorsium luar negeri. Namun, sumber Iran membantah bahwa konsep konsorsium tersebut pernah secara resmi diajukan dalam negosiasi.
Media Iran yang dekat dengan pemerintah mengutip seorang diplomat yang menyatakan bahwa material nuklir tidak akan meninggalkan wilayah negara itu. Sikap tegas ini membuat tingkat akses yang akan diberikan kepada IAEA untuk memeriksa fasilitas nuklir menjadi krusial dalam kesepakatan apapun.
Tawaran Iran dinilai akan menentukan apakah Trump merasa perlu melancarkan aksi militer. Dalam wawancara yang disiarkan di AS pada Jumat, Araghchi menegaskan bahwa Washington tidak meminta Teheran menghentikan pengayaan uranium secara permanen maupun sementara.
Ia juga membantah laporan bahwa Iran menawarkan penghentian pengayaan selama dua hingga tiga tahun. Araghchi menegaskan bahwa tidak benar jika AS menuntut penghentian total pengayaan.
Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, yang menyatakan bahwa Washington menginginkan "nol pengayaan" oleh Iran.
Perbedaan klaim ini memperlihatkan masih lebarnya jurang posisi kedua negara.
Reza Nasri, seorang pengacara Iran yang memiliki kontak di Kementerian Luar Negeri, memperingatkan bahwa serangan terhadap Iran dapat memicu dampak regional serius. Ia menilai negara-negara di kawasan bisa menyimpulkan bahwa senjata nuklir adalah satu-satunya penangkal nyata terhadap AS dan Israel jika jalur diplomatik gagal.
Di tengah ketegangan internasional, gelombang protes juga pecah di sejumlah universitas di Iran, termasuk di Mashhad dan Teheran. Kampus-kampus tersebut sebelumnya sempat ditutup karena kekhawatiran akan demonstrasi.
Di Sharif University of Technology, mahasiswa meneriakkan slogan anti-pemerintah dan menuntut perubahan politik. Presiden universitas memperingatkan mahasiswa untuk menghentikan aksi dan menyatakan otoritas dapat memaksa perkuliahan kembali dilakukan secara daring.
Sementara itu di London, sekitar 1.500 pengunjuk rasa berbaris pada Sabtu untuk mendesak pemerintah Inggris menutup kedutaan besar Iran. Sejumlah demonstran membawa foto putra mahkota Iran di pengasingan, Reza Pahlavi, yang disebut sebagai simbol alternatif kepemimpinan.
Salah satu peserta aksi yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa Pahlavi adalah satu-satunya alternatif pemimpin bagi Iran. Ia menegaskan bahwa rakyat Iran tidak menginginkan diktator, melainkan sistem demokrasi.
Protes juga diperkirakan akan terjadi dalam pertemuan UN Human Rights Council di Jenewa pada Selasa. Seorang pejabat Iran, Afsaneh Nadipour, akan untuk pertama kalinya duduk sebagai anggota penuh komite penasihat dewan tersebut.
Nadipour, mantan duta besar Iran untuk Denmark, terpilih untuk masa jabatan tiga tahun pada Oktober lalu. Komite Penasihat Dewan HAM PBB terdiri dari 18 pakar independen dari lima kelompok regional PBB dan berfungsi sebagai badan pemikir bagi Dewan HAM.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
