1 day ago
4
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono buka suara perihal adanya tambang nikel di Raja Ampat, Papua yang disebut-sebut mengancam ekosistem alam sekitar.
Dalam Peringatan Hari Internasional Melawan Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) di Kantor KKP Kamis (5/6/2025), Ia mengisyaratkan saat ini belum ada keputusan karena harus adanya koordinasi yang kuat antara beberapa Kementerian dan Lembaga.
"Soal nikel ya ini kita tentu akan koordinasikan dengan banyak kementerian. Itu ada Menteri ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), ada Menteri Lingkungan Hidup. Tapi yang pasti kita akan bawa itu ke arah sana," kata Sakti Wahyu Trenggono.
Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono mengatakan bahwa sudah menerjunkan tim kepolisian khusus (Polsus).
Foto: Ilustrasi Nikel. (Dok. Freepik)
Ilustrasi Nikel. (Dok. Freepik)
"Tadi pak menteri sudah sampaikan akan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani tersebut. Tapi kami juga sudah menurunkan tim ke sana dari Polsus kita, jadi tunggu nanti setelah pemeriksaan dari kami juga," kata Pung di Kementerian KKP, Kamis (5/6/2025).
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara waktu operasional PT Gag Nikel Indonesia, yang merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang Tbk selaku pemegang Kontrak Karya (KK) di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua.
Hal ini menyusul dugaan aktivitas perusahaan yang disebut-sebut telah merusak ekosistem alam sekitar di wilayah tersebut. Menurut Bahlil, tim dari Kementerian ESDM sendiri saat ini telah diterjunkan untuk memeriksa aktivitas tambang.
Dalam waktu dekat ini, dirinya juga akan bertolak ke Papua untuk melakukan kunjungan kerja sekaligus melihat kondisi di lapangan secara langsung. Sehingga didapatkan hasil yang objektif.
"Agar tidak terjadi kesimpangsiuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba, untuk status daripada PT GAG yang sekarang lagi mengerolah, itu kan cuma satu ya, itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya. Sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Kamis (5/6/2025).
Bahlil lantas menjelaskan bahwa PT Gag sendiri memulai operasinya di wilayah tersebut berdasarkan Kontrak Karya (KK). Adapun kontrak karya sendiri mulai ditandatangani pada tahun 1997-1998.
"Itu PT Gag ini sebenarnya kontrak karya. Kemudian, kontrak karya ini dulu siapa, Oleh asing. Kemudian pergi, diambil alih oleh negara. Negara menyerahkan kepada PT Antam," ujarnya.
Sementara itu, pada tahun 2017, perusahaan memperoleh izin operasi produksi. Perusahaan juga telah mengantongi dokumen AMDAL dari pemerintah.
"Nah, kemudian sebelum beroperasi kan ada AMDAL. AMDAL ini sudah ada. Nah, sekarang banyak teman-teman media yang menanyakan saya tentang update daripada PT Gag," katanya.
(fys/wur)
Saksikan video di bawah ini:
Video:Titiek Soeharto Panggil Trenggono, Bahas Anggaran-Proteksionisme
Next Article Video:Titiek Soeharto Panggil Trenggono, Bahas Anggaran-Proteksionisme
