4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan melakukan rapat kerja sama (raker) bersama Komisi V DPR RI terkait pembahasan anggaran 2025 pasca adanya relaksasi efisiensi. Dalam raker ini, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pagu efektif pada 2025 berubah menjadi RP 26,24 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp 17,67 triliun.
Hal ini membuat Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Lasarus pun mengomentari perubahan anggaran ini. Pihaknya hanya mengetahui pagu efektif sebesar Rp 17,67 triliun yang sudah disahkan bersama Kemenhub pada raker 13 Februari lalu.
"Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S75/MK/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, maka pagu efektif Kementerian Perhubungan sebesar Rp 17.725.885.298, angka itu yang pernah masuk ke Komisi V. Kalau Bapak paparkan pagu awalnya Rp 31,4 triliun dan pagu akhirnya Rp 34,6 triliun, kemudian efisiensi blokir Rp 8 triliun, itu kami belum pernah terima," kata Lasarus dalam raker Komisi V DPR RI bersama Kemenhub, Kamis (8/5/2025).
Lasarus mengatakan bahwa raker kali ini bersama Kemenhub hanya membahas tambahan anggaran dengan total Rp 26,6 triliun. Sedangkan untuk anggaran Rp 34,6 triliun perlu disertai oleh Surat Menteri Keuangan.
"Rapat kali ini hanya membahas tambahan anggaran Rp 26,6 triliun. Bukan yang Rp 34,6 triliun. Sekarang kita bicara yang Rp 17 triliun dulu serapan tambahannya. Kami belum tahu kalau yang Rp 34,6 ini Pak. Kalau ada angka Rp 34,6 ini, tolong lampirkan Surat Menteri Keuangannya," ujar Lasarus.
Dudy pun menjawab pendapat Lasarus tersebut
"Baik pak, nanti saya akan revisi kembali," balas Dudy.
Lasarus kemudian menyatakan bahwa persetujuan tambahan anggaran tersebut telah disahkan dan ditandatangani
"Tadi kita sudah sahkan dan tanda tangani. Sudah bisa dijalankan dan programnya bisa kita sepakati bersama," ungkap Lasarus.
Secara lebih rinci, Dudy memaparkan luncuran anggaran Kemenhub tahun 2024 mencapai Rp 3,2 triliun, terdiri dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 3,15 triliun, kemudian Badan Layanan Usaha sebesar Rp 43,3 triliun, dan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp 6,59 miliar.
"Dari pagu efektif sebesar Rp 26,24 triliun, Kemenhub berkomitmen untuk memastikan ketersediaan dan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh Indonesia," ungkap Dudy.
Pada awalnya, pagu Kemenhub telah disepakati sebesar Rp 31,45 triliun. Lalu anggaran tersebut terkena efisiensi sebesar Rp 17,87 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Seiring dengan adanya rekonstruksi anggaran, maka disepakati penurunan angka efisiensi menjadi hanya Rp 13,73 triliun, sehingga pagu akhir berubah menjadi Rp 17,73 triliun. Tetapi, seirign berjalannya waktu, dengan adanya tambahan sisa anggaran tahun lalu, total anggaran kembali naik.
(chd/wur)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Menteri Hukum Buka Suara Soal RUU Perampasan Aset
Next Article Video : Kemenhub Uji Kelaikan Konversi Motor Bensin Jadi Listrik
