THR Wajib Dibayar H-7 Hari Raya, Menaker Bentuk Posko THR

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengumumkan ketentuan pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk pekerja swasta. Dia menegaskan, pembayaran THR harus dilakukan secara penuh sesuai ketentuan dalam perundang-undangan berlaku.

Untuk mengawasi pelaksanaan pembayaran THR, Yassierli mengatakan akan membentuk Posko THR.

"Kami akan menyampaikan 3 hal. Pertama, Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagaerkaan terkait THR pekerja swasta. Kedua, SE terkait pemberian bonus hari raya. Dan ketiga, terkait program Kemnaker untuk mendukung mudik nasional," katanya kepada wartawan di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

"Sejalan dengan penerbitan SE Menaker, saya juga akan meresmikan posko THR. Pembentukan posko THR untuk melayani pelayanan konsultasi pemberian THR. Saya juga minta di masing-masing provinsi, kabupaten/ kota prov insi untuk membentuk posko THR," ujar Yassierli.

Siapa Pekerja Berhak Dapat THR?

Dia menegaskan, pemberian THR harus dilakukan pemberi kerja, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan berlaku. Pemerintah meminta pemberi kerja mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

"Sesuai permenanker, bahwa pekerja yang berhak mendapatkan THR yaitu pekerja yang sudah bekerja selama 1 bulan secara terus menerus, PKWTT, PKWT, termasuk pekerja atau buruh harian lepas yg telah memenuhi persyaratan perundang-undangan," ucapnya.

"Bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus, THR 1 bulan upah. Bagi pekerja yang belum 12 bulan, THR proporsional," lanjut Yassierli.

Dia mengatakan, sesuai Permenaker, besaran THR ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

"THR paling lambat dibayar 7 hari sebelum Hari Raya. Dan, THR harus dibayar penuh," tegas Yassierli.

(dce/dce)

Next Article Video: Di Depan 100 Ekonom, Menaker Bahas Upah, PHK & Pengangguran