Seputar "Kartel Siluman"

Secara teknis, "kartel siluman" bukanlah istilah hukum formal, melainkan istilah yang menggambarkan kolusi implisit (tacit collusion) dalam pasar oligopoli. Kedua konsep ini mengacu pada koordinasi harga atau perilaku antar-perusahaan tanpa komunikasi eksplisit.

Namun, perbedaannya signifikan: tacit collusion adalah istilah akademis netral yang menjelaskan interdependensi strategis dalam teori ekonomi, di mana perusahaan dalam pasar oligopoli dapat mencapai hasil koordinatif tanpa berkomunikasi langsung (Calvano dkk, 2020).

Sementara itu, "kartel siluman" adalah istilah retoris yang sengaja menggunakan konotasi negatif "kartel" untuk menyoroti dampak merugikan bagi konsumen--meski secara hukum belum tentu melanggar undang-undang antimonopoli.

Fenomena ini lahir dari struktur pasar yang memungkinkan perusahaan saling mengantisipasi langkah pesaing melalui sinyal publik. Perusahaan memanfaatkan transparansi--seperti pengumuman biaya operasional, proyeksi permintaan, atau algoritma penetapan harga--sebagai alat koordinasi halus.

Di pasar oligopoli, di mana hanya segelintir raksasa yang mendominasi, perusahaan-perusahaan bergerak serempak bukan karena perintah, tetapi karena keselarasan insentif dan keserakahan kolektif. Ini bukan persaingan sehat, melainkan persekongkolan diam-diam yang merugikan konsumen secara sistematis.

Salah satu indikator utama keberhasilan "kartel siluman" adalah terbentuknya harga suprakompetitif. Bila dalam kondisi persaingan sehat, perusahaan saling berlomba menawarkan harga lebih rendah atau nilai lebih tinggi, sehingga harga cenderung mendekati biaya produksi. Namun, ketika hanya segelintir perusahaan besar yang mendominasi pasar (oligopoli), mereka bisa--secara diam-diam--berhenti saling bersaing.

Akibatnya, harga tidak turun meski biaya produksi turun, atau justru naik secara serempak tanpa alasan ekonomi yang jelas. Inilah harga suprakompetitif: bukan hasil inflasi atau kelangkaan, melainkan hasil dari hilangnya persaingan sejati.

Harga suprakompetitif, pasti menjadi sumber keuntungan berlebih (economic rent) bagi perusahaan, sekaligus beban tambahan bagi konsumen. Berbagai studi menunjukkan bahwa praktik kolusi dapat menaikkan harga secara signifikan, merugikan jutaan konsumen tanpa disadari.

HeidelbergCement, sebagai pemimpin pasar, kerap mengumumkan rencana kenaikan harga melalui siaran pers--yang kemudian diikuti pesaing dalam hitungan hari. Putusan hukum terkait denda ini menjadi final pada 2013 setelah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Jerman (Bundesgerichtshof).

Di Amerika Serikat (AS), antara 2008-2010, sejumlah maskapai kargo terlibat skema price-fixing pada biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), dengan korelasi harga yang nyaris sempurna melalui sistem Global Distribution System (GDS).

Departemen Kehakiman AS (DOJ) akhirnya mendenda beberapa maskapai, tetapi kasus serupa di sektor penerbangan penumpang sering masuk ke wilayah abu-abu karena sulitnya membuktikan adanya perjanjian eksplisit di bawah Sherman Act (UU Antimonopoli AS).

Ancaman semakin kompleks di ranah digital. Pada 2015, DOJ menghukum David Topkins dalam kasus kolusi algoritmik pertama: ia dan rekannya menggunakan algoritma penetapan harga yang sama untuk menjual poster di Amazon, yang secara otomatis menaikkan harga saat pesaing menaikkan harga--hingga menciptakan spiral kenaikan hingga sebesar 50%. Meski kasus ini masih melibatkan kesepakatan manusia, risiko jauh lebih besar muncul ketika algoritma beroperasi secara otonom.

Laporan E-commerce Sector Inquiry (2017) oleh Komisi Eropa mencatat bahwa 53% pengecer daring memantau harga pesaing, dan 67% dari mereka yang menggunakan perangkat lunak penetapan harga mengotomatisasi keputusan tersebut. Meski tidak selalu ilegal, praktik ini berisiko menciptakan situasi yang menyerupai kolusi tanpa komunikasi eksplisit dan sering kali menghasilkan harga suprakompetitif yang stabil dalam jangka panjang.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi kolusi algoritmik otonom (autonomous algorithmic collusion), di mana kecerdasan buatan berbasis machine learning "belajar" berkolusi tanpa diprogram secara eksplisit.

Penelitian Calvano dkk (2020) menunjukkan bahwa algoritma Q-learning mampu mencapai harga suprakompetitif dalam simulasi pasar oligopoli--bukan karena diperintahkan, melainkan karena algoritma tersebut menemukan bahwa harga tinggi adalah strategi optimal ketika pesaing berperilaku serupa.

Mengadang Ancaman
Masalah utamanya bukanlah pada eksistensi "kartel siluman", melainkan ketidakmampuan kerangka hukum yang masih menuntut bukti komunikasi eksplisit. Padahal di era digital, transparansi strategis dan algoritma otonom cukup untuk menciptakan koordinasi harga yang merugikan konsumen--tanpa melanggar UU Antimonopoli.

Untuk menghadapinya, otoritas persaingan perlu beralih dari pendekatan berbasis niat (intent-based) ke pendekatan berbasis dampak (effects-based). Hal itu dapat ditempuh dengan empat langkah strategis.

Pertama, perluas penegakan hukum untuk fokus pada dampak pasar, bukan hanya bukti komunikasi. Jerman melalui amandemen UU Antimonopoli (GWB) 2017 memberikan Bundeskartellamt kewenangan untuk investigasi sektoral yang proaktif.

Kedua, bangun infrastruktur deteksi berbasis data dengan menggabungkan ilmu data, ekonomi industri, dan ekonometrika. Sistem screening seperti analisis korelasi dapat menjadi early warning system, dilengkapi metode struktural untuk membedakan conscious parallelism yang kompetitif dengan kolusi implisit.

Ketiga, kembangkan kerangka regulasi untuk algoritma penetapan harga: bukan melarang, tetapi menjamin akuntabilitas dan transparansi. Prinsip seperti transparansi algoritmik, audit independen, dan larangan terhadap perangkat lunak yang memfasilitasi kolusi eksplisit perlu diadopsi, sebagaimana diinisiasi Uni Eropa melalui Digital Markets Act (2022) dan AI Act (2024).

Keempat, tingkatkan edukasi publik. Konsumen perlu memahami bahwa stabilitas harga yang tidak wajar bisa menjadi indikator kontrol pasar. Sistem whistleblowing dan partisipasi publik dapat menjadi alat deteksi dini.

Di Indonesia, tantangan menghadapi "kartel siluman" semakin kompleks, akibat beberapa hal. Pertama, konsentrasi pasar yang tinggi di sektor-sektor strategis memudahkan koordinasi implisit.

Kedua, adanya ambiguitas hukum. UU Nomor 5 Tahun 1999 (UU Antimonopoli) mensyaratkan adanya "perjanjian" untuk mendefinisikan kartel, sehingga memunculkan perdebatan apakah tacit collusion termasuk di dalamnya. Ketiga, digitalisasi yang cepat tanpa regulasi spesifik untuk algorithmic pricing.

Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa "kartel siluman" bukanlah kegagalan pasar, melainkan evolusi strategi perusahaan yang melampaui kerangka hukum yang ada. Oleh karena itu, di era ketika data adalah kekuasaan, persaingan sehat bergantung pada kemampuan untuk memastikan bahwa informasi dan teknologi tidak digunakan untuk menciptakan koordinasi yang merugikan publik.

Bagi Indonesia, pertanyaannya bukan lagi apakah "kartel siluman" telah terjadi, melainkan apakah ada kemauan politik dan kapasitas institusional untuk melawannya?