1 week ago
14
FOTO : Sekretaris Pengurus Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Kalbar, Denie Amiruddin SH MHum [ ist ]
Tanggung Jawab Lintas InstansiDenie menyoroti peran Kesbangpolinmas di daerah sebagai pihak yang seharusnya menjadi motor penggerak Satgas.Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap ormas, baik yang telah terdaftar resmi maupun yang belum memiliki badan hukum.Bila ditemukan indikasi keterlibatan dalam praktik premanisme, perlu diterbitkan teguran hingga sanksi administratif.Daerah Lain Sudah Bergerak CepatSementara di Kalbar masih tahap seruan, sejumlah daerah di luar provinsi ini telah menyalakan mesin Satgas Antipremanisme. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan sudah lebih dulu melakukan penertiban di kawasan rawan seperti terminal, pasar, jalur logistik, hingga proyek pemerintah.Jangan Jadi PenontonMenurut Denie, Kalbar tak boleh hanya menjadi penonton. Ia mengingatkan, premanisme bisa muncul di mana saja dan saat aparat daerah lengah, bisa terlambat mengatasi.
redaksi – radarkalbar.com
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Kalimantan Barat diminta tidak tinggal diam dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dari praktik premanisme.
Seruan ini disampaikan menyusul arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait pengaktifan Satgas Terpadu Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Sekretaris Pengurus Daerah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Kalbar, Denie Amiruddin SH MHum, menekankan pentingnya daerah segera membentuk dan mengaktifkan satuan tugas tersebut.
Menurutnya, meski Kalbar belum mencatat kasus menonjol, bukan berarti wilayah ini aman dari ancaman laten premanisme.
“Instruksi pusat itu wajib dijalankan. Jangan tunggu insiden dulu baru bergerak,” tegas Denie, Senin (19/5/2025).
Satgas yang dimaksud bukan hanya untuk memberantas preman jalanan. Lebih jauh, menurut Denie, premanisme bisa bermetamorfosis dalam bentuk kekerasan terstruktur bahkan dilakukan oleh mereka yang mengenakan seragam, termasuk aparat dan ASN.
“Kalau ada penertiban yang brutal terhadap pedagang kecil, tanpa pendekatan humanis, itu juga bentuk premanisme,” ujarnya.
Tanggung Jawab Lintas Instansi
Denie menyoroti peran Kesbangpolinmas di daerah sebagai pihak yang seharusnya menjadi motor penggerak Satgas.
Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap ormas, baik yang telah terdaftar resmi maupun yang belum memiliki badan hukum.
Bila ditemukan indikasi keterlibatan dalam praktik premanisme, perlu diterbitkan teguran hingga sanksi administratif.
“Satgas ini berisi unsur lintas sektor, mulai dari aparat hukum, pemda, hingga pengawas ormas. Kalau dijalankan dengan serius, bisa menciptakan ruang publik yang aman dan tertib,” tambahnya.
Daerah Lain Sudah Bergerak Cepat
Sementara di Kalbar masih tahap seruan, sejumlah daerah di luar provinsi ini telah menyalakan mesin Satgas Antipremanisme. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan sudah lebih dulu melakukan penertiban di kawasan rawan seperti terminal, pasar, jalur logistik, hingga proyek pemerintah.
Titik-titik itu sebelumnya kerap menjadi sarang pungutan liar, pemerasan, jatah preman, hingga dominasi kelompok tertentu terhadap pengusaha kecil. Bahkan, beberapa modus berkembang seperti “jual deret” di terminal angkutan, atau ormas bayangan yang memonopoli pengamanan proyek dan logistik.
Jangan Jadi Penonton
“Langkah preventif jauh lebih murah daripada menunggu korban. Ini soal ketertiban dan keberanian menindak,” pungkasnya.
Sejatinya, dengan terbentuknya Satgas, diharapkan daerah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga edukasi dan pencegahan, agar praktik premanisme dalam bentuk apa pun tidak mendapat tempat di tengah masyarakat Kalbar. [ red/rdo]
Editor/publisher : SerY TayaN
